KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menerapkan proactive government guna mengakselerasi investasi.
Selain aktif mempromosikan potensi-potensi investasi di Tanah Pasundan, Pemdaprov Jabar pun mendengarkan masukan serta keluhan dari Duta Besar (Dubes) negara sahabat untuk Indonesia maupun investor potensial. Hal ini tercermin dalam acara CEO Ambassador Breakfast Meeting di Hotel Horison, Kota Bandung, Kamis (24/10/19).
Dalam acara yang dihadiri Dubes negara sahabat untuk Indonesia dan CEO perusahaan itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil lebih dulu mempresentasikan prospek dan informasi terkait investasi. Kemudian, para tamu dipersilahkan mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, maupun melontarkan keluhan.
Baca Juga:Pemdaprov Jabar Targetkan PKB Naik 63 Persen pada 2020CEO Ambassador Breakfast Meeting: Kenalkan Potensi Investasi Jabar kepada Dubes dan CEO
“Selain menjelaskan, saya juga mendengarkan curhatan. Salah satu curahatannya tadi dari Korea (Chairman Korea Garment Association, Ahn Chang Sub),” kata Emil –demikian Ridwan Kamil disapa.
Keluhan Ahn berkaitan dengan kenaikan upah yang tergolong signifikan. Menurut Emil, keluhan maupun masukan, seperti yang diutarakan Ahn, diperlukan oleh Pemdaprov Jabar untuk mencari solusi.
“Kita akan cari waktu dan rapat untuk membahas keluhan investor Korea. Pekerja Jabar ini sangat produktif dan memiliki keahlian yang bagus. Jadi, mereka bingung. Pindah ke provinsi yang upah lebih rendah, tetapi tidak berkualitas buat apa. Jadi, kita punya kelebihan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Emil juga mendapat masukan dan keluhan dari Dubes Belgia untuk Indonesia. Keluhan tersebut terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia, khususnya Jabar.
“Yang kedua, dari Dubes Belgia, masyarakat Jabar bahasa Inggris pas-pasan. Ini yang menyebabkan daya kompetisi untuk perusahaan global jadi rendah. Ini yang harus kita tingkatkan,” katanya.
“Itu kritikan dari mereka. Hari ini tidak hanya mempromosikan tetapi menerima kritikan yang menjadi masukan untuk saya untuk dicari solusinya,” ucap Emil melanjutkan.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyatakan, selain upah, banyak investor ingin dijadikan mitra oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Baca Juga:KABINET INDONESIA MAJU, Ridwan Kamil: Jabar Siap Ngabret Bersama Pemerintah PusatBeredar Video Panas Diduga Dosen dan Mahasiswa, Polda Jabar Turun Tangan
“Mereka ingin engagement Pemerintah Daerah dan menjadikan investor sebagai mitra. Keluhan dari investor kebanyakan seperti itu,” kata Dino.