Horeeee Gaji Guru Honorer Naik tapi, Dana BOS-nya Belum Cair

BERPERAN PENTING: Guru honorer SDN Kalapa Kembar, Denda saat melatih Paskibra. Dia merespon positif kebijakan Mendikbud yang mendorong kesejahteraan guru honorer. YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Guru honorer merespon positif kebijakan Mendikbud untuk menaikan batas maksimal gaji dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 50 persen. Meski begitu, kenaikan gaji tersebut tergantung dari kebijakan kepala sekolah dengan mempertimbangkan skala prioritas pembiayaan.

Guru honorer SDN Kalapa Kembar, Denda mengatakan, kenaikan gaji tersebut akan memberikan semangat dalam bekerja. “Supaya tambah semangat lagi tenaga honorer dalam bekerja, harus diberikan perhatian yang lebih apalagi masalah ekonomi,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, Rabu (12/2).

Dia mengatakan, guru honorer sudah seharusnya diperhatikan pemerintah karena perannya sangat penting di sekolah.

“Saya selaku honorer pasti merasa senang dengan kenaikan ini, apalagi pemerintah benar-benar memperhatikan tenaga kerja honorer. Sebenarnya, hampir di semua sekolah, yang menjaga tenaga penggerak itu tenaga honorer,” jelasnya.

Denda membandingkan, guru honorer di Subang dengan di Jakarta. Di Jakarta, gaji guru honorer sudah setara UMR. Sementara di Subang masih jauh dari UMK.
Honorer SMAN 2 Subang, Yana Mulyana pun merespon positif kebijakan Mendikbud. “Bagi saya itu bagus. Karena honorer diperhatikan serius oleh negara dengan diberikan alokasi dari dana BOS,” katanya.

Kepala SDN Ciheuleut, Suharya mengatakan, di sekolahnya ada enam honorer. Sebelumnya untuk honorer dari dana BOS maksimal 15 persen, kesulitan untuk membantu kesejahteraan mereka. Namun setelah adanya kebijakan baru tersebut sekolah terbantu untuk memberikan kesejahteraan bagi honorer.

“Dengan maksimal 50 persen dari dana BOS untuk honorer, kami dari sekolah bisa leluasa untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka,” jelasnya.

Dia mengatakan, gaji yang diberikan kepada honorer selama ini bervariatif tergantung dari masa kerja mulai dari Rp400 hingga Rp1 juta.

Suharya menyebut, SD di Kecamatan Subang sangat banyak tenaga honorernya. Satu SD rata-rata bisa 3-4 guru honorer.

Supaya tidak ada kesenjangan kesejahteraan di guru honorer, kata dia, untuk menaikan gaji mereka perlu ada koordinasi dengan sekolah-sekolah lainnya. Jangan sampai ada kecemburuan. Meskipun kebijakan kenaikan itu tergantung kepala sekolah.
“Kami juga tidak asal menaikan, perlu ada koordinasi juga dengan sekolah lain supaya tidak ada kecemburuan apalagi SD komplek,” ujarnya.

Dia mengatakan, sekolah belum bisa memberikan gaji ke honorer menggunakan dana BOS karena sampai sekarang belum diterima sekolah. Padahal kata Mendikbud paling cepat Januari sudah diterima sekolah.

“Karena dana BOS belum ada, kita sekolah pakai dana talang dulu. Bahkan kepala sekolah harus berani berkorban dulu,” ungkapnya.

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Kabupaten Subang, Suhaerudin mengatakan, kenaikan belanja untuk honor ini diserahkan kepada kepala sekolah masing-masing dengan melihat program prioritas sekolah.

“Jumlahnya gaji diterima honorer antar sekolah berbeda-beda. Itu karena besaran dana BOS-nya juga berbeda, karena jumlah siswanya juga berbeda,” artinya.

Dia mengatakan, berdasarkan juknis BOS terbaru No 8 tahun 2020 alokasi untuk tenaga honor di sekolah negeri naik yang tadinya maksimal 15 persen menjadi 50 persen. Tenaga honor di sekolah swasta yang tadinya 30 persen menjadi 50 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang, Tatang Komara mengaku sangat terbantu dengan adanya kebijakan Mendikbud tersebut. Peningkatan kesejahteraan guru honorer yang berdampak pada peningkatan kualitas menjadi salah satu fokusnya saat ini.

“Dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini kami tentu harapkan adanya peningkatan kualitas juga,” ungkapnya.

Tatang mengatakan, agar honorer bisa menerima bantuan dari dana BOS tersebut ada beberapa syarat. Antara lain memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan tidak menerima tunjangan sertifikasi.

Mengenai besaran kenaikan gaji honorer sebagai dampak dari kenaikan batas maksimal bantuan dari BOS hingga 50 persen, kata dia, itu tergantung dari kebijakan kepala sekolah.
Dinas pendidikan tidak bisa menentukan besaran kenaikan tersebut. Bahkan tidak bisa menentukan stanadr besaran gaji honorer se kabupaten. Sebab, itu tergantung dari dana BOS yang tersedia di sekolah.

“Namun kami menekankan harus adanya kesejahteraan bagi guru honorer ini, berikan mereka gaji yang layak,” ujarnya.

Tatang mengatakan, di Subang sendiri sangat banyak sekali guru honorer. Di setiap sekolah selalu ada guru honorernya. Sehingga perannya sangat penting.

Tatang juga mengapresiasi adanya kenaikan dana BOS. SD sebelumnya Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu, SMP sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta, SMA sebelumnya Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta, SMK tetap Rp1,6 juta dan SLB tetap Rp2 juta per orang dalam satu tahun.(ysp)

– Juknis BOS No 8 tahun 2020 alokasi untuk tenaga honor naik menjadi 50 persen.
– Syarat Guru Honorer Menerima Gaji dari BOS
a. memiliki NUPTK
b. tidak menerima tunjangan sertifikasi.

– Kenaikan dana Bos
a. SD sebelumnya Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu
b. SMP sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta
c. SMA sebelumnya Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta
d. SMK tetap Rp1,6 juta
e. SLB tetap Rp2 juta