Infrastruktur Terpaksa Mandek

BANGUN KESEPAKATAN: Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menandatangani dimulainya proyek pembangunan dua flyover yakni di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi Bandung beberapa waktu lalu.

BANDUNG – Anggaran proyek infrastruktur yang ada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jabar terpangkas cukup besar karena dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tak main-main, anggaran dari total Rp 1,6 triliun di tahun ini menjadi Rp 371 miliar atau hanya tersisa 23,9 persen.

Kepala Dinas BMPR Provinsi Jabar, A. Koswara menyebutkan, penurunan anggaran terjadi setelah adanya refocusing dan perubahan APBD 2020 yang difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Jadi APBD murni yang dialokasikan untuk Bina Marga di angka Rp1,6 triliun. Lalu pergeseran akhir untuk belanja langsung tersisa Rp 371 miliar atau tinggal 23,9 persennya ,” kata Koswara saat melakukan konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (23/6).

Koswara menjelaskan, pemangkasan anggaran ini berpengaruh terhadap target kerja yang akan dilakukan oleh Dinas BMPR di tahun ini.

“Awalnya target kerja kita dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Sedangkan untuk peningkatan jalan target awal kita untuk 68,29 kilometer pada 2020 menjadi 3,1 kilometer. Jadi perubahannya ini cukup jauh setelah dilakukannya refocusing,” terangnya.

Kendati demikian, Koswara mengaku bahwa masih ada empat proyek Dinas BMPR yang masih berjalan pada tahun ini. “Pertama fly over di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi karena ini program lanjutan dan akan kita fokuskan untuk selesai,” tuturnya.

Dua proyek yang masih berjalan selanjutnya, lanjut Koswara, ada jembatan di wilayah Leuwigajah dan ruas jalan Baros di Kota Cimahi sepanjang 3,1 kilometer yang di akibatkan bencana jalan amblas.

“Untuk pengerjaan di Leuwigajah akan dilakukan bertahap. Tahap 1 dikerjakan pada tahun ini dan tahap 2 tahun 2021,” jelasnya.

Koswara memastikan dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Jawa Barat, pihaknya juga menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, karena sudah ada keputusan dan kewajiban bagi pihak ketiga atau kontraktor.

BACA JUGA:  LINGKUNGAN HIDUP Pak Uu: Kolaborasi Samakan Persepsi Jaga Alam

“Ini kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkontrak, untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya,” tuturnya.

Sementara, untuk pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung yang ditargetkan selesai tahun ini, dipastikan akan mengalami keterlambatan jadi tahun 2021. Pasalnya, dana yang semula dianggarkan untuk menyelesaikan masjid megah tersebut digeser untuk biaya penanggulangan wabah virus korona di Jawa Barat.

“Sedianya Pak Gubernur menargetkan Masjid Al Jabbar selesai tahun ini dan berfungsi tahun 2021, tapi karena seperti tadi saya sampaikan anggaran mengalami pergeseran sehingga tahun ini kita hanya mengerjakan pekerjaan luar,” paparnya.

Koswara mengatakan, sebelum wabah, dana yang dialokasikan untuk penyelesaian masjid yang dibangun di atas tanah seluas 25,99 hektare tersebut mencapai Rp 360 miliar. “Karena teralokasikan Rp 31,5 miliar dari kebutuhan 360 miliar, sisanya kita geser ke tahun depan juga,” kata Koswara.

Adapun, sisa-sisa infrastruktur yang tidak terlaksanakan di 2020, tahun ini akan dilanjutkan di 2021. Seperti pembangunan infrastruktur pertanian, khusus untuk tahun ini hanya pemeliharaan saja mengingat mempertahankan pelayanan distribusi bahan pokok. (rls)