Kadispemdes: Pencairan Dana Desa Ditransfer KPPN ke RKD

SUBANG-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Subang, Drs. H. Nana Mulyana, M.Si. membenarkan untuk pencairan dana desa menjadi tiga tahap.

Nana menuturkan, ada ketentuan terbaru terkait dengan dana desa tahun 2020, berdasarkan permenkeu Nomor : 205/pmk.07/2019. Secara sederhana, penyaluran Dana Desa dari pusat disalurkan tidak melalui kas daerah akan tetapi disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian ditransfer ke rekening desa.

“Mekanisme penyalurannya, kepala desa menyampaikan persyaratan kepada kepala daerah melalui Dispemdes, kemudian diverifikasi persyaratan. Selanjutnya kepala daerah menyampaikan hasil verifikasi kepada kepala KPPN. KPPN menerbitkan SPM dan SP2D untuk penyaluran dan pemotongan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD),” terangnya.

Untuk pengembangan desa, H Nana Mulyana menyoroti permasalahanan yang dominan Pemerintahan Desa di Kabupaten Subang. Menurutnya, permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu aparatur desa dan masyarakat relative terbatas. Kemudian Kekuatan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di desa belum maksimal dimanfaatkan. Jika kedua persoalan tersebut teratasi, masyarakat Kabupaten Subang akan sejahtera untuk mewujudkan Subang Jawara (Jaya, Istimewa, Sejahtera).

Sebagai terobosan, Nana berpendapat, untuk meminimalisir permasalahan tersebut ada beberapa hal yang akan dilaksanakan Dispemdes Kabupaten Subang. “Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM, sehingga melalui peningkatan kapasitas. Diharapkan aparatur desa maupun masyarakat dapat memahami baik regulasi maupun teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang pada akhirnya mampu menggali potensi sumber daya alam yang tersedia di desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa,” kata Nana.

Guna memaksimalkan potensi SDM dan SDA, Pemerintah menggelontorkan dana untuk masyarakat melaui Pemerintah Desa dari berbagai sumber anggaran dan pendapatan desa. Antara lain, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Desa (BKUD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) yang besaran bervariasi setiap desa.

“ADD yang diterima desa se-Kabupaten Subang untuk tahun 2020 Rp 149.784.836.000, Dana Desa Tahun 2020 Rp 215.253.211.000, Bantuan Provinsi Per Desa Rp 130 juta. Kemudian ada juga Pendapatan Asli Desa (PADS) yang tergantung kemampuan desa, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang besarannya relatif masing-masing desa,” paparnya.

Kembangkan BUMDes

Dispemdes mendorong pengembangan potensi desa melalui pembinaan inovasi desa melalui pemberdayaan dan pengembangan BUMDes. Menurut Nana, BUMDes yang sudah berkembang di Kabupaten Subang sudah 197. Nana menargetkan dua tahun ke depan bisa selesai semuanya 245 desa se-Kabupaten Subang semua terbentuk BUMDes. “BUMDes itu kan membawahi unit-unit usaha. BUMDes hanya lembaganya. Nah, yang unit-unit usaha ini yang nanti bervariasi,” kata Nana.

Nana mencontohkan, seperti Desa Balimbing hampir ada kesamaan dengan desa-desa yang lain. Kemungkinan di Pagaden Barat akan ada BUMDes bersama, karena unitnya hampir sama, yaitu menampung dan menjual menyalurkan beras dari masyarakat. “Jadi nanti, itu akan tergantung kepada potensi masing-masing wilayah,” katanya.

Misalkan pantura. Sekarang itu ada beberapa BUMDes pantura berkeinginan untuk mengelola wisata. “Itu sah-sah saja dan dibolehkan, karena di dalam Permendes Nomor 14, ada beberapa unit usaha yang dibolehkan,” terangnya.

Wilayah Selatan, karena kebanyakan potensinya wisata, maka desanya unit desanya juga nanti ke wisata. Ada juga unit usahanya pengadaan sembako. Seperti desa di Tanjungsiang, rencananya BUMDes Mart seperti toko modern dengan mengadakan kebutuhan masyarakat.

Nana juga menyarankan kepala desa untuk tidak simpan pinjam, meski ada yang melaksanakan simpan pinjam. Pasalnya, belum memadai lembaga keuangannya. Kondisi ekonomi mikro itu dibolehkan, tapi riskan karena terkait dengan uang yang keluar ke masyarakat. Apalagi kalau misalkan kemampuan manajemen pengelolaannya itu masih kurang baik. “Dikhawatirkan nanti akan akan banyak modal BUMDes yang hilang,” jelasnya.

Jadi pengembangannya, pertama aspek kelembagaannya dan unit-unit usahanya juga dibenahi. Unit usaha harus berbadan hukum, artinya itu akan sama dengan unit usaha yang lain. Misalkan ada satu unit membutuhkan modal, bisa meminjam dengan pihak perbankan dengan jaminan sesuai dengan kemampuan. Kedua kemampuan manajemen pengelolaanya yang nanti akan ditingkatkan kapasitasnya.
Selain itu, pengembangan BUMDes, Nana menambahkan, di zaman milenial yang lekat dengan smartphone, ada juga desa yang melaksanakan sistem pembayaran online. “Seperti membeli pulsa listrik, kuota internet, bahkan pembayaran dengan sistem online sudah mulai dilakukan di beberapa desa”.

Bukan hanya meningkatkan SDM dan Mengembangkan SDA, Dispemdes juga akan memberikan reward kepada desa yang mampu mengelola BUMDes dengan baik. “Insya Alloh kita sudah siapkan. Supaya fair, kita akan coba dulu semuanya, ada award BUMDes Subang Jawara. Bahkan pada tahun 2019 pun sudah dilaksanakan,” tandasnya.(vry)