12 PPK Hanya Jalankan Perintah AM

FOTO BERSAMA: 12 PPK saat dikonfirmasi KPU Karawang, kemarin. AEP SAEPULLAH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Kisruh jual beli suara yang melibatkan salah satu calon legislatif (caleg) DPR RI yang melibatkan 12 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan satu orang komisioner inisal AM semakin meruncing.

Merasa terpojokkan, salah satu dari 12 Ketua PPK mulai angkat bicara. Ade Suardi, Ketua PPK Telukjambe Timur mengaku terseret arus dalam kejadian tersebut. Karena, menurutnya yang menjadi fasilitator dan distributor aliran uang dari caleg tersebut adalah komisioner AM.

“Sejauh ini saya dan PPK yang lain mengikuti arahan AM. Dari awal pun dia (AM) yang menjadi pengaturnya,” kata Ade melalui telepon, Rabu (19/6) malam.

Ade membeberkan, awalnya pertemuan dengan Caleg Eka Budi Santoso tersebut dimulai pada Bulan Januari 2019 di Jakarta, itu pun yang memerintahkan Komisioner AM dengan menghadirkan 12 Ketua PPK. Kemudian, pertemuan kedua pada Bulan Januari 2019 yang agendanya untuk pemenangan caleg tersebut.

“Dari awal kami kurang paham atas undangan pertemuan tersebut. Karena yang menyuruh pimpinan kami, Komisioner AM. Maka, kami ikuti saja,” ujar Ade.

Setelah itu, lanjut dia, tidak ada lagi komunikasi hingga pada H-2 pemilihan tepatnya pada Tanggal 15 April 2019. Namun, Komisioner AM meneleponya yang meminta agar masing-masing mengirimkan nomor rekening bank. “Saya dengan PPK yang lainnya ngikuti saja permintaan Pak AM dengan mengirimkan nomor rekening bank. Karena bisa saja kita dapat bonus. Dan ternyata uang yang diitransferkan itu untuk pemenangan Caleg DPR RI Eka Budi Santoso,” beber Ade.

Saat itu, kata Ade, situasi kami sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu. Hingga pada hari kedua Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, kedua belas PPK yang ikut pertemuan ditelepon Komisioner AM dan dianggap tidak menjalankan komitmen dengan caleg tersebut.

BACA JUGA:  Polisi Periksa Dua Orang Diduga Pemilik Gudang Bumbu Ilegal

“Akhirnya kami diajak lagi ke Jakarta dan yang ikut waktu itu ada 7 PPK. Disana, caleg bersangkutan meminta pengenbalian uang yang sudah ditrasferkan sebesar 60 persen. Kami pun memenuhi permintaan tersebut karena memang uangnya diendapkan tidak dipakai apa-apa,” jelasnya.

Ade menyebutkan, jika keterlibatan 12 PPK tersebut hanya semata-mata memenuhi perintah Komisioner AM karena menganghapnya sebagai pimpinanya. “Kami hanya mengikuti saja. Dan kami tidak melakukan permintaan caleg tersebut untuk mendapatkan suara,” timpalnya.

Ade juga mengaku sudah menyampaikan klarifikasi ke KPU Karawang sebanyak dua kali. “Kami sudah memberikan keterangan resmi ke KPU Karawang dan dibuatkan berita acaranya,” tutur Ade.

Sementara itu, Direktur Democrazy and electoral empowerment partnership (Deep), Yusfitriyadi menilai jika pengembalian uang yang dilakukan 12 oknum PPK di Karawang ke caleg Perindo, tidak menghilangkan perbuatannya yaitu kasus dugaan jual beli suara. “Oleh sebab itu kami mendorong agar pihak berwenang memproses kejadian dugaan jual beli suara itu sesuai aturan yang berlaku. Hal itu untuk menegakan supremasi hukum pemilu, agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dalam memomentum pemilu,” ujar Yusfitriyadi.

Menurutnya, kasus dugaan suap jual beli suara yang terjadi di Kabupaten Karawang antara caleg Partai Perindo Dapil VII H. EK. Budi Santoso dengan 12 PPK dan Oknum KPU Kabupaten Karawang pada perhelatan Pemilu Serentak yang digelar pada 17 April 2019 lalu, sangat memprihatinkan. “Kami juga mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang untuk segera terbuka kepada publik terkait hasil investigasinya. Ini dilakukan agar publik diberikan informasi yang jelas dan utuh, sehingga tidak menjadi opini liar yang mengarah kepada saling tuding serta sebagai bentuk pertanggungjawaban moral institusi penyelenggara pemilu kepada publik,” katanya.

BACA JUGA:  Cyber Crime Bikin Tak Tenang, Polres Paparkan Bentuk Kejahatan

Dia menjelaskan apabila hal ini terus menerus dibiarkan, maka jangan harap terciptanya pemimpin yang berkualitas, jujur dan adil yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya. Pihaknya, punmenghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Karawang khususnya agar tetap menahan diri untuk tidak terprovokasi dan tidak mengeluarkan pernyataan – pernyataan yang berlebihan serta mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan suap di atas kepada penegak hukum yang berwenang.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Barat pada khususnya, terutama para kontestan peserta pemilu 2019 untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang ketika melihat dan mengalami dugaan kasus serupa, sebagai upaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas menuju pemilu yang adil, bersih dan bermartabat. “Kami menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Karawang khususnya, umumnya masyarakat Jawa Barat, untuk mengedepankan kearifan dan etika berbangsa dan bernegara dalam merespon berbagai isu dan informasi yang berkembang ditengahtengah masyarakat,” pingkasnya. (aef/use/sep)