Ada Timsus Penanggulangan Kemiskinan, Acep: Bukan Karena Karawang Memiliki Kemiskinan Ekstrim

Ada Timsus Penanggulangan Kemiskinan, Acep: Bukan Karena Karawang Memiliki Kemiskinan Ekstrim
0 Komentar

KARAWANG-Menyikapi Kabupaten Karawang, yang masuk 5 besar tingkat kemiskinan ekstrim di Jawa Barat. Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri menyebut jika adanya tim khusus (Timsus) dari pemerintah pusat untuk penanggulangan kemiskinan bukan karena Karawang memiliki kemiskinan ekstrim.

Menurut Acep, jika dilihat dari data indeks pembangunan manusia (IPM) angkanya 70,6. “Nilai IPM diatas 70 itu sudah tinggi, selain itu kemiskinan Karawang itu 8,26 persen diatas Purwakarta dan ada juga yang lebih tinggi yaitu Tasikmalaya 11,97 persen,” ujar Acep, Senin (4/10)

Dikatakan, ada juga Indramayu, Bandung Barat yang angka kemiskinannya lebih tinggi. Jadi Karawang tingkat kemiskinannya tidak terlalu ekstrim. Sebab setiap tahun data IPM itu terus meningkat. “Coba saja cek data BPS IPM Karawang berapa? Nah, kenapa ada timsus wapres untuk penanggulangan kemiskinan?” tanya Sekda.

Baca Juga:Keren!!! Tiga Atlet Balap Motor Asal Subang Berlaga di PON XX PapuaCore Aspects In Hot Russian Women Around The USA

Menurut Acep, pihaknya bersama bupati bertemu dengan staf khusus kepresidenan RI yang sebelumnya datang ke Kecamatan Tirtajaya. “Timn kepresidenan itu memilih 5 kabupaten di Jawa Barat untuk pemanggulangan kemiskinan itu karena kepala daerahnya respon terhadap penanggulangan kemiskinan di daerahnya,” jelasnya.

Dijelaskan Acep, banyak warga miskinnya yang lebih banyak dari Karawang kemiskinannya. Tapi akhirnya tim penanggulangan kemiskinan itu memilih Karawang untuk penanggulangan kemiskinan secara integrasi. “Jadi semua sektor bakal turun ke Karawang, selain itu karena hubungan bupati dan pemerintah pusat itu baik,” katanya.

Ia menambahkan, jadi bukan karena Karawang masuk lima besat miskin ekstrim. Itu tidak tepat, karena semua ada datanya. “Jadi jangan ada ‘goreng-menggoreng’ informasi mulai dari mobil dinas uanh dihubung-hubunhkan. Padahal penhadaan mobil dinas itu sudah normatif,” katanya.

Dikatakan juga, pemerintah daerah itu bukan bupati dan wakil bupati saja. Tapi perangkat daerah dan juga DPRD Karawang. (use)

0 Komentar