Aliansi Masyarakat Anti Komunis di Karawang Tolak RUU HIP

Aliansi masyarakat anti komunis
DISKUSI: Aliansi masyarakat anti komunis di Kabupaten Karawang berdiskusi mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

Siapkan Aksi Damai Jumat Keramat

KARAWANG-Aksi gelombang penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus bergulir. Kali ini penolakan RUU HIP itu muncul dari aliansi masyarakat anti komunis di Kabupaten Karawang. Rencananya, aliansi dari berbagai elemen masyarakat dan ormas itu bakal melakukan aksi damai pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020.

“Kami sudah melakukan merapatkan barisan, dan siap melakukan aksi damai sebagai penolakan RUU HIP di Karawang,” ujar salah satu inisiator aliansi masyarakat anti komunis, Cepyan Lukmanul Hakim.

Menurut Cepyan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara wajib dipertahankan. Bahkan khusus pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nadi bagi umat muslim. Sikap final yang tak bisa dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan sebagaimana yang diatur dalam draf RUU HIP.

Baca Juga: Mahasiswa, Buruh dan Aliansi Pemuda Subang Tolak RUU

“Oleh sebab itu, kami menolak RUU HIP ini. Maka kami akan menyuarakan itu kepada DPRD Karawang dengan sebelumnya melakukan aksi damai,” katanya.

Dikatakan, aliansi masyarakat anti komunis ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan ormas yang ada di Karawang. Dalam aksi ini pihaknya akan berkumpul di mesjid Al-Jihad lalu long march menuju ke kantor DPRD Karawang. “Rencananya aksi akan diikuti oleh ribuan orang,” katanya.

Senada Kordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Anti Komunis, Nana Suryana mengajak bagi masyarakat yang sepaham dengan aliansi yaitu menolak RUU HIP. Pihaknya mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam aksi damai itu.

Namun, dalam aksi itu harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dan disarankan menggunakan baju putih. “Dalam aksi itu juga kami melarang melakukan pengrusakan atribut partai apapun,” katanya.

BACA JUGA:  Jimmy Minta Anggaran RKB Dialihkan ke Disdikpora

Ia menambahkan, dalam aksi itu juga pihaknya melarang mengeluarkan kata-kata kotor, menghina, sumpah serapah dan cacian kepada siapapun atau organisasi manapu. “Aksi ini untuk menunjukan kami memiliki akhlak yang baik,” katanya.(use/vry)

Polemik RUU HIP

Trisila dan Ekasila

Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP.

Kedua konsep tersebut termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Isi TAP MPRS

Ketetapan yang ditandatangani oleh Ketua MPR Sementara RI Jenderal AH Nasution pada 5 Juli 1966 itu memuat empat pasal.

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang ketetapan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Secara rinci, keempat pasal itu berbunyi:

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi se-azas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyatan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.

BACA JUGA:  Pelaku Serangan Fajar Diancam Tiga Tahun Penjara

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR, diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik negeri Republik Indonesia.