Anggaran Permintaan Sukwan Kesehatan Tak Dikabulkan

CARI SOLUSI: Pertemuan perwakilan sukwan kesehatan, Dinas Kesehatan dan Komisi 4 DPRD Karawang, kemarin (29/11). USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Perjuangan pegawai sukarelawan (Sukwan) kesehatan untuk mendapatkan gaji pada APBD II Karawang sepertinya tak teralisasi. Pasalnya, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak memasukan anggaran yang diminta oleh para sukwan yang tergabung dalam GNPHI (Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia) tersebut.

Plt Kadinkes Karawang, Nurdin menyatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan ketua TAPD yang sekaligus Sekda Karawang, bahwa anggaran yang diminta oleh para sukwan sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk honor tidak bisa dikabulkan.

“Ketua TAPD lebih menyarankan agar menunggu bulan Januari 2019, ketika BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) puskesmas sudah ditandatangani perda-nya yang saat ini masih dievalasi provinsi,” ujar Nurdin di hadapan Ketua komisi 4 dan para sukwan dari kesehatan, Kamis (29/11).

Selain itu, kata Nurdin, pihaknya juga meminta kepada semua puskesmas agar membuat surat perjanjian kerja dengan sukwan kesehatan yang saat ini sudah terdata. “Kami juga tidak ingin ketika puskesmas sudah BLUD, malah merekrut sukwan yang baru,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Fendi Anwar mengatakan, pihaknya saat ini masih mengupayakan agar permintaan dari para sukwan kesehatan yang inin mendapat honor dari APBD II sebesar Rp500 ribu. Meskipun jawaban dari TAPD yang disampaikan oleh Plt Kadinkes sudah disampaikan terkait BLUD.

“Pemintaan honor dari para sukwan itu sebesar Rp 500 ribu per bulan atau Rp 3,8 miliar dalam setahun untuk 689 orang sukwan,” katanya.

Namun, lanjut Fendi, saat ini sudah finaslisasi APBD 2019 dan pada Jumat (30/11) sudah diparipurnakan. “Kami masih melakukan negosiasi dengan TAPD, agar dimasukan saja dulu anggaran itu. Sebelum BLUD dilaksanakan. Jika BLUD sudah dilakukan, anggaran itu bisa direposisi pada APBD perubahan mendatang,” katanya.

BACA JUGA:  Sebar 600 Undangan Jelang Pelantikan, Gaji Anggota DPRD Dikabarkan Rp 33 Juta

Sementara itu, Ketua Gerakan Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Karawang, Suhendri mengatakan, selama ini pihaknya hanya mendapat Rp 150 sampai Rp 300 ribu setiap bulannya. “Itu juga dari ‘belas kasihan’ dari PNS yang mendapat kapitasi di puskesmas,” katanya.

Dijelaskan, dari 649 sukwan di puskesmas yang terdiri atas perawat, bidan dan admin umum sudah melakukan beberapa kali audiensi dan bahkan sempat dijanjikan oleh bupati untuk mendapat honor tetap dari APBD II sebesar Rp 500 ribu pada APBD perubahan tahun 2018. Namun hal itu tidak pernah teralisasikan smapai saat ini.

“Untuk nomenklatur, sebenarnya sudah ditawarkan oleh Dinkes melalui pa Rusli sebagai kabid. Dimana anggaran untuk sukwan itu dimasukan dalam jasa pelayanan (Jaspel). Namun entah apa alasannya sampai saat ini tidak ada realisasi pada kami,” katanya.

Bahkan, lanjut Suhendri, pihaknya sempat mendengar dari anggota DPRD jika sukwan sudah mendapat gaji kerena puskesmas sudah BLUD. Namun sampai saat ini tidak ada puskesmas yang sudah BLUD di Karawang. “Oleh sebab itu kami menagih janji dari bupati agar menganggarkan honor untuk kami pada APBD Karawang,” katanya. (use/din)