Angka Kemiskinan Diklaim Menurun, Dari 236.840 Menjadi 187.960 Jiwa

BANTU WARGA: Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana saat meninjau rumah milik warga kurang mampu yang mendapatkan program rutilahu. Pemkab Karawang mengklaim angka kemiskinan di wilayahnya mengalami penurunan. USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Karawang mengklaim jumlah warga miskin di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari 236.840 menjadi 187.960 jiwa. Hal itu disebabkan berbagai program yang diluncurkan pemerintah daerah sudah bisa dirasakan masyarakat.

Kepala Bappeda Karawang, Eka Sanatha mengatakan, penurunan angka kemiskinan didasarkan pada data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tanggal 15 Desember 2018. Penurunan warga miskin itu mencapai 46.880 penduduk. Sebab, pada tahun 2017 jumlah warga miskin mencapai 236.840. Sementara pada tahun 2018, penduduk miskin mencapai 187.960 jiwa.

“Penurunan itu dipengaruhi berbagai faktor. Namun angka penurunan kemiskinan membuktikan berbagai program pemerintah sudah bisa dirasakan masyarakat,” ujar Eka saat ditemui di kantornya.

Kata Eka, program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerinah kabupaten dan dibantu oleh Pemprov dan pusat.

“Program rutilahu setiap tahunnya mencapai ribuan rumah, jadi ketika rumahnya sudah diperbaiki maka indicator kemiskinan yang disyaratkan BPS akan berkurang,” katanya.

Selain itu, lanjut Eka, program pendidikan dan kesehatan gratis juga menjadi pendorong berkurangnya angka kemiskinan di Karawang. Sebab masyarakat tidak dipusingkan lagi untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.

“SD dan SMP sudah gratis dan bagi warga yang memerlukan pelayanan kesehatan walaupun tak memiliki BPJS masih tetap dilayani oleh puskesmas,” katanya.

Menurut Eka, angka kemiskinan bisa terus menurut seandainya program pembangunan daerah sinergi dengan program dari pemerintah desa. Sebab anggaran desa cukup tinggi, jadi program pembangunan jalan desa tidak usah lagi menggunakan anggaran daerah dan cukup anggaran desa.

Jadi anggaran yang ada di daerah untuk jalan bisa digunakan untuk alokasi lain yang bisa menyentuh pada peningkatan ekonomi makro masyarakat. “Kedepan kami akan merumuskan agar anggaran desa bisa sinergi dengan program pembangunan daerah,” pungkasnya. (use/din)

BACA JUGA:  Camat Sukatani Sisir Kondisi Rumah Rakyat Kurang Mampu