Bantuan Gubernur Covid-19 Gaduh di Tingkat Desa, Gina Swara Turun Tangan

KARAWANG-Bantuan Gubernur (BanGub) Jawa Barat, untuk warga terdampak Pandemi Covid-19 membuat masyarakat di desa gaduh. Pasalnya, bantuan sebesar Rp 500 ribu per KK itu, disebut-sebut datanya tidak valid. Karena mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) lawas, yang sudah tidak sama lagi keadaannya di lapangan.

Hal tersebut menuai reaksi para wakil rakyat yang duduk di parlemen Jabar. Salah satunya, Gina Fadlia Swara.

Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Partai Gerindra ini memastikan, bakal segera turun ke lapangan. Lantaran ia menerima gelombang aspirasi cukup besar dari para kepala desa, perangkat RT/RW, juga masyarakat di Karawang.

Kata Gina, warga ingin pencairan bantuan tersebut menunggu data update dari  Pemkab Karawang, yang sumber datanya tidak hanya top down tapi juga Buttom Up dari seluruh desa, hasil dari validasi kepala desa.

“Karena data yang dikirim dari Dinas Sosial dianggap masih perlu dicek ulang dan diperbaiki,” ujar Gina, Selasa, (7/4).

Gina melanjutkan pada dasarnya gelombang aspirasi dari para kades itu adalah hal yang positif. Pasalnya, dengan validasi dan data yang jelas. Diharapkan penerima bantuan tersebut tepat sasaran. Serta tidak tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial dari pusat (BPNT dan PKH).

“Karena seharusnya, bantuan ini difokuskan pada warga desa yang tak menerima BPNT/PKH. Serta terancam tidak bekerja dan menganggur dampak dari adanya Covid-19. Sehingga mereka masuk dalam kategori rawan miskin baru,” jelasnya.

Gina mengatakan, aspirasi dari para kepala desa di Karawang sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, Serta, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Masyarakatan Danang Kurniawan

Ketua Komisi lll Bidang Keuangan, untuk bersama-sama dibahas dengan Pemrov Jawa Barat.

“Gina harap bantuan itu bisa tepat sasaran dan tepat guna. Agar bisa mengurangi beban saudara kita di Karawang, yang paling terdampak dari wabah Covid-19 ini,” imbuh dia. (hba)