Bawaslu Laporkan Hasil Kajian Kasus AM ke DKPP

TUNJUKAN HASIL KAJIAN: Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri menunjukan hasil kajian kasus dugaan jual beli suara untuk dilaporkan ke DKPP. TUNJUKAN HASIL KAJIAN: Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri menunjukan hasil kajian kasus dugaan jual beli suara untuk dilaporkan ke DKPP. USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap menanti Komisioner KPU Karawang, Asep Muksin (AM) dan 12 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang disinyalir menerima aliran dana dari Caleg Perindo, Engkus Kusnaya Budi Santoso. Hal itu setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang selesai melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu jual beli suara.

“Kami sudah mengadakan rapat pembahasan bersama tim sentra Gakumdu terkait kasus itu, hasilnya pelanggaran pidana belum memenuhi syarat. Namun untuk pelanggaran kode etik sudah memenuhi syarat dan hasil kajian ini bakal dilaporkan ke DKPP,” ujar Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri, Jumat (12/7)

Dikatakannya, pelanggaran pidana dalam kasus dugaan jual beli suara itu tidak dapat diteruskan karena bukti yang didapat dalam proses klarifikasi pihak yang berkait belum mencukupi. Sebab bukti transfer yang didapat hanya berupa screenshot dari SMS dan itu perlu uji digital forensic. “Baik Kusnaya maupun 12 PPK tidak memberikan bukti print rekening Koran sebagai bukti transfer itu terjadi,” katanya.

Padahal, kata Roni, pihaknya sudah meminta kedua belah pihak untuk membawa bukti rekening Koran terjadinya transfer itu. Selain itu, bukti foto pertemuan antara Kusnaya dengan AM dan 12 PPK itu hanya berupa screenshot dari grup WA. “Kedua belas PPK itu tidak memberitahu siapa yang memfoto dan siapa yang mengirim foto itu dalam grup WA yang dijadikan bukti pada kami,” katanya.