Bawaslu Laporkan Hasil Kajian Kasus AM ke DKPP

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Sebab waktunya terbatas 14 hari. Sementara untuk membuktikan itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama. “Jika dalam klarifikasi alat bukti sudah terpenuhi, maka pelaporan ke kepolisian bisa lebih mudah,” jelasnya.

Kendati tidak masuk ke ranah pidana, lanjut Roni, dugaan pelanggaran kode etik sudah cukup untuk dibawa ke DKPP dengan sanksi terberatnya adalah pemberhentian tetap dari jabatannya. “Jika sanksi sudah keluar dari DKPP, ketika ada perekrutan penyelenggara pemilu, apa KPU masih mau menerima orang-orang yang sudah mencederai etika penyelenggara pemilu?,” tanyanya.

Ia menambahkan, pihaknya bakal segera melaporkan hasil kajian dari adanya dugaan pelanggaran pemilu ini ke DKPP. “Kami serahkan semua keputusannya kepada DKPP,” katanya. (use/sep)

BACA JUGA:  Jurnalis Tolak RUU KUHP