Cellica Ingatkan Penunggak Tagihan PLN

BERI PENJELASAN: Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Asikin di sela-sela penjelasan terkait surat edaran Bupati Karawang tentang Himbauan Pembayaran Rekening Listrik Pascabayar Tepat Waktu. USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

Klaim untuk Kalangan Industri, Dampak Tingginya Tunggakan

KARAWANG-Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengeluarkan peringatan bagi pelanggan PLN yang menunggak pembayaran tagihan. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Karawang Nomor 973/7969/Bapenda tentang Himbauan Pembayaran Rekening Listrik Pascabayar Tepat Waktu. Bahkan belakangan keputusan itu menuai kontroversi dan perbincangan di media sosial.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Asikin menyatakan, Surat Edaran (SE) Bupati yang ditujukan kepada para camat se-Kabupaten Karawang itu hanya diarahkan ke pelanggan PLN kelas menengah ke atas, terutama kalangan industri atau pengusaha.
Apabila di lapangan ‘dimanfaatkan’ petugas PLN untuk memperingatkan pelanggan rumah tangga yang menunggak rekening listrik, Asikin akan menyampaikan kemungkinan itu ke bupati.

Hanya saja, ketika surat edaran tersebut berisi imbauan, tapi memuat sanksi, Asikin tidak memberikan penjelasan. Ia bersama jajarannya di Bapenda berjanji bakal membahas hal ini sebagai masukan berharga.

Lahirnya surat edaran yang berbuntut viral itu, Asikin berkilah, berawal dari pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah) di sektor pajak penerangan jalan yang terkendala akibat masih banyak tunggakan rekening listrik.

Walaupun berdasar capaian pajak daerah ini, Asikin menyebut, pada tahun anggaran 2018 tergali Rp232 miliar dari target yang ditetapkan Rp227 miliar. “Memang target terlampaui dengan 102 persen,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di kantor dinasnya, Kamis (3/1).

Sedangkan realisasi capaian PAD di semua sektor pajak daerah tahun 2018, Asikin menambahkan, berhasil diperoleh 87,69 persen. Dari target Rp921,226 miliar, terealisir Rp807,797 miliar. Sedangkan yang masih sulit terealisir, Asikin akui, adalah pendapatan di sektor retribusi.

“Untuk target PAD secara menyeluruh, angka nominalnya mengalami kenaikan. Tapi bicara target, tidak terlampaui. Ini karena di APBD Perubahan 2018 ada kenaikan target,” katanya.
Sementara itu Supervisor Pelayanan dan Pemasaran PLN Area Cabang Karawang, Israwan mengungkapkan, terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Karawang Nomor 973/7969/Bapenda itu merupakan atas permintaan pihak PLN. Permintaan tersebut didasari adanya tunggakan pembayaran tagihan PLN yang jumlahnya mencapai 24.890 pelanggan, dengan total tunggakan mencapai Rp30 miliar. Jumlah tersebut didominasi oleh pelanggan yang berasal dari Rayon Cikampek.

“Ada 24.890 pelanggan yang menunggak pembayaran dari 4 rayon yang ada, Cikampek, Kosambi, Karawang Kota dan Rengasdengklok. Sebagaian besar area Rayon Cikampek,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (3/1).

Namun Israwan mengakui, tidak ada hal yang sangat darurat sebenarnya hingga terbitnya SE tersebut. “Itu kan sekedar imbauan, siapa tahu jika itu imbauan dari bupati bisa didengar warga. Memang ada komunikasi dengan Pemkab Karawang,” katanya.

Dalam SE Bupati Karawang, masyarakat diimbau untuk melakukan pembayaran tagihan rekening listrik pascabayar pada awal waktu atau paling lambat sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Bagi pelanggan yang terlambat membayar tagihannya, PLN akan menerapkan sejumlah sanksi.

Untuk tunggakan 1 bulan, yankni lewat dari tanggal 20 akan dikenakan sanksi pemutusan sementara segel MCB. Sementara untuk tunggakan 2 bulan meskipun belum lewat tanggal 20, akan dikenakan sanksi bongkar sementara Kwh Meter dan MCB, serta penggantian pelayanan pascabayar ke prabayar atau Kwh Meter Pulsa.

Sedangkan bagi pelanggan yang menunggak tagihan lebih dari 2 bulan, dikenakan sangksi pemberhentian sebagai pelanggan PLN. “Sanksi ini berlaku untuk semua pelanggan mulai dari yang terendah Kwh 450. Tidak ada prioritas,” ungkap Israwan.

Dijelaskan, selain sanksi tersebut pelanggan yang menunggak pembayaran juga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 3000 per bulan untuk pelanggan Kwh 450 hingga 900. Sementara untuk pelanggan Kwh 1300 dikenakan denda Rp 5000 per bulan.(use/ddy/din)