DPP Bamuswari Laporkan LPPDK Tak Tertib Administrasi

KARAWANG-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Balai Musyawarah Indonesia (Bamuswari) menyoroti adanya sebuah rekayasa yang dilakukan oleh beberapa Calon Legislatif (Caleg) dalam melaporkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui partainya.

Ketua Umum DPP Bamuswari, Maman Abdul Rahman mengaku sudah mengantongi beberapa data LPPDK yang diduga rekayasa berasal dari sebagian besar kandidat Caleg. Dalam hal ini, Maman sedikit memberikan keterangan bahwa ada sebagian Caleg incumbent yang tidak tertib administrasi dan tidak masuk diakal dalam hal jumlah nominalnya.

“Ada beberapa caleg incumbent yang tidak tertib dalam memberikan keterangan laporan penguna dana kampanye. Seperti direkayasa oleh pihak LO partai dalam jumlah pengeluaraan,” ujarnya di Hotel Omega, Jumat (24/5) malam.
Melalui tim yang sudah dipersiapkan, ia mengaku akan menindaklanjuti untuk pelanggaran ketertiban administrasi laporan keuangan caleg. Pihaknya akan membuat pelaporan temuan tersebut ke Bawaslu tingkat Kabupaten. Namun, apabila data temuan di lapangan ditolak oleh pihak Bawaslu dengan tidak mengeluarkan rekomendasi, maka akan dilanjutkan pelaporan ke tingkat Provinsi.

“Laporan penggunaan dana kampanye ini akan kita usut sampai tuntas dengan cara membuat pelaporan ke Bawaslu Kabupaten. Apabila, hasilnya belum menunjukan bukti yang cukup di ranah kabupaten maka akan kita lanjutkan ke gakumdu dan bawaslu tingkat propinsi,” cetusnya.

Maman menilai bahwa seluruh pelaksana kegiatan di semua tingkatan penyelenggara Pemilu 2019 telah melakukan beberapa manufer yang memberikan dampak keuntungan tertentu, bagi sebagian kecil partai politik dan beberapa kandidat caleg secara individu.

“Saya bisa membuktikan manufer yang telah dilakukan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, sampai tingkat Kabupaten berdasarkan hasil temuan data di lapangan,” bebernya.
Maman menambahkan, peluang yang didapatkan hasil manufer pihak penyelenggara akan benar-benar dimanfaatkan olen beberapa kandidat, sebagai salah satu akses untuk mempermudah cara Caleg bisa lolos dan terpilih sebagai Anggota Dewan.

BACA JUGA:  Sri: Pelaku Pamer Alat Kelamin Harus Ditangkap

Bukan hanya itu saja, ia pun memberikan masukan kepada pihak pengawas pelaksana Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar lembaga adhock ini harus berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

“Bawaslu harus professional menjalanan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas dari pelaksanaan pemilu. Tidak boleh lengah sedikit pun, sangat rentan sekali terjadi kecurangan baik yang dilakukan oleh peserta sebagai kandidat atau pun penyelenggara Pemilu sendiri,” Imbaunya.

Sebelumnya, Ketua KPU Karawang, Miftah Farid menyatakan jika semua peserta Pemilu 2019 di Karawang sudah menyerahkan LPPDK.

Dia juga menjelaskan, jika KPU hanya menerima LPPDK tersebut sesuai dengan jadwal. Sepenuhnya LPPDK tersebut diserahkan ke kantor akuntan publik yang sudah ditunjuk. Penunjukan akuntan publik pun dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

“Kalau mengenai isi LPPDK, bukan kapastitas kami. Itu ranahnya auditor. Kami hanya menerima hasilnya saja nanti,” terang Farid.
Farid mengatakan, sejauh ini kepatuhan peserta pemilu, dalam hal ini adalah parpol menunjukan keseriusan dalam membuat LPPDK. Bahkan, ketika sedang Rapat Pleno Rekapitulasi lalu pun beberapa parpol sering melakukan koordinasi dalam pembuatan LPPDK. Artinya, mereka (partai politik) paham betul dampaknya, jika tidak menyerahkan LPPDK.
“Kita tunggu saja hasil auditor. Dan kami (KPU) akan mengumumkan hasilnya,” ujar dia.(aef/ded)