DPRD Minta Isi Jabatan Kosong

KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong eksekutif untuk segera mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Karawang. Pasalnya, hal itu diduga menjadi pemicu terganggunya pelayanan publik.

Wakil Ketua Komisi I, DPRD Karawang, Indriyani mengatakan, jabatan kosong harusnya segera diisi, bahkan harusnya tidak ada lagi alasan bagi Baperjakat buat mengisi kekosongan itu. Sebab aplikasi terkait kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kehadiran pegawai PNS secara online sehingga memudahkan untuk baperjakat melakukan penilaian PNS.
“Jangan sampai karena kekosongan jabatan tugas ASN sesuai dengan UU no.5/2014 pasal 10 pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik terhambat,” katanya.

Menurutnya, dari ribuan PNS di Karawang tidak ada satu pun yang mumpuni, kalaupun memang tidak ada yang mumpuni sekarang ini bisa dilakukan pengisian jabatan dengan lelang terbuka. Dan bisa dilakukan pendampingan oleh lembaga terkait misalnya KPK dan PPATK ,seperti yang dilakukan oleh pemprov Jawa Barat.

BACA JUGA:  Kejari bersama Unsur Muspida Sepakat Berantas Korupsi

Sementara itu, sebanyak 146 kursi eselon III dan IV yang belum terisi di Pemkab Karawang, terdapat pula 3 kursi kosong eselon II sejak Juli 2018. Sementara kabar mengenai lelang jabatan untuk mengisi ketiadaan pejabatnya itu, hingga kini tetap sepi.