Gelar Rapat Perdana, DPRD Karawang Segera Tentukan Status Petrogas

Petrogas Karawang
USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES PERDANA: Pansus DPRD rapat perdana Raperda Badan Hukum Petrogas Kabupaten Karawang, Rabu (18/8).

KARAWANG-Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Hukum Petrogas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar rapat perdana, Rabu (18/8).

Kegiatan kali ini menghadirkan Direksi Petrogas, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) setempat serta akademisi Universitas Buana Perjuangan.

Pada rapat perdana ini, Pansus belum membahas ke dalam setiap klausal dalam draft raperda. Pembahasan masih dilakukan untuk menentukan status perusahaan Petrogas yang akan menjadi judul raperda.

Ketua Pansus Raperda Petrogas, Dedi Rustandi mengatakan, dalam giat ini semua pihak terkait dimintai pendapat dan saran dalam menentukan status perusahaan Petrogas ke depan. Sebab nantinya status perusahaan Petrogas akan menentukan arah kebijakan perusahaan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Kami harus memastikan terlebih dahulu status perusahaan Petrogas ini sebelum masuk ke setiap pasal yang akan ditetapkan dalam Perda ini. Karena akan ada perbedaan kebijakan antara Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda),” ujarnya.

Derus sapaan akrab Dedi Rustandi menjelaskan, perubahan status perusahaan plat merah ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.