Imbas Lima Besar Daerah Kemiskinan Ekstrim, Pemkab Karawang Sinkronkan Data Dinsos dan BPS

AEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES BANSOS: Masyarakat Karawang sedang mengantre menerima bantuan sosial.

KARAWANG-Masuk 5 besar daerah kemiskinan ekstrim se-Jawa Barat, Pemkab Karawang terus melakukan evaluasi dan verfikasi program pengentasan kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Karawang menjelaskan perihal beda data  kemiskinan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Karawang, Danilaga mengatakan, pihaknya tidak mengeluarkan data kemiskinan ekstrem yang terdapat di 25 desa di Karawang. Data itu berasal dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K). Dalam data yang disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian, ada 106. 780 orang warga Karawang yang masuk miskin ekstrem. Meski begitu ia tak menampik Dinsos Karawang masuk dalam tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. “Itu (data) bukan dari kami,” ujar Danilaga, Rabu (6/10).

Meski begitu, Danilaga mengakui ada perbedaan data antara BPS dengan Dinsos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011, pemutakhiran data menjadi wewenang Kementerian Sosial RI. Data itu bersumber dari data BPS tahun 2015.

Data itu kemudian diverifikasi dan validasi oleh instansi sosial di daerah. Pemkab Karawang telah melakukan verifikasi dan validasi dengan melibatkan desa atau kelurahan. Pada 2020 lalu, Danilaga menyebut dilakukan verifikasi dan validasi sebanyak enam kali. Namun, Danilaga menyebut perubahan sistem  oleh pemerintah pusat membuat daerah terimbas dan mau tidak mau melakukan penyesuaian. Ini juga diklaim sebagai salah satu akar perbedaan data dengan BPS.

Kali ini, verifikasi dan validasi menggunakan sistem atau aplikasi SIKS-NG. Data tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa. “Permasalahan ada di desa atau kelurahan. Kalau aktif melakukan verpal insya Allah data itu bisa dikatakan cukup baik,” ujar dia.

Perbedaan juga berasal dari kriteria rumah tangga miskin. Dalam hal ini, BPS punya 14 kriteria, sedangkan Dinas Sosial Karawang punya 11 kriteria. 11 kriteria ini berasal dari 14 kriteria yang ditetapkan BPS. Termasuk di antaranya jumlah penghasilan tiap individu per tahun, dan kepemilikan aset.

BACA JUGA:  Ayah Kandung Tega Cabuli dan Jual Anak, Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Saat ini, DTKS di Karawang sekitar 245 ribu rumah tangga, 260 kepala keluarga (KK), dan 800 ribuan jiwa. Sedang penerima program keluarga harapan (PKH) sekitar 80 ribu orang, bantuan pangan non tunai (BPNT)  200 ribu, dan bantuan sosial tunai (BST) sekira 70 ribu orang.

Danilaga menyebut, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi data untuk meminimalisir bantuan sosial salah sasaran atau dobel. Termasuk juga verifikasi lapangan, untuk mengetahui kelayakan penerima bantuan sosial. Sebab, pengalaman tumpang tindih pada penyaluran sembako dan tunai dari provinsi diakibatkan data.

Karenanya sebelum penyaluran, bekerjasama dengan Dinsos Provinsi Jabar dan BPKP Jabar. “Yang mengcleansing adalah BPKP. Setelah ada hasilnya baru dikalkulasi untuk banprov berapa, untuk kabupaten berapa, sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.

Danilaga mengungkapkan, hingga saat ini belum ada sistem sebagai wadah pendataan  satu pintu antara dinsos dengan BPS. Saat ini data kemiskinan dihimpun melalui SIKS-NG. “Kalau kita kan melakukan verifikasi. Kalau BPS data itu diolah lagi atau seperti apa, kita gak tahu,” ucap dia.

Namun dalam waktu dekat pihaknya akan berupaya mensinkronkan data dengan BPS, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang. “Harus duduk bareng. Karena data tidak berdiri sendiri,” ucap dia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan  baru-baru ini, menyebutkan data kemiskinan berdasar data BPS, dari sekitar 27 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 10 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem atau 4 persen dari populasi penduduk Indonesia. Di Karawang Jawa Barat, kemiskinan ektrem sejumlah 4,51 persen atau 106.780 orang.

Kepala BPS Karawang Budi Cahyono mengatakan, data tersebut dirilis oleh BPS Pusat. BPS Karawang tidak berwenang.

BACA JUGA:  Pemkab Anggarkan Rp13,5 Miliar untuk Bayar Utang

Ia menyebutkan, pada Maret 2020, pihaknya melakuka  survei kepada 1.040 orang yang tersebar di Karawang. Data hasil survei kemudian disampaikan ke BPS provinsi, baru ke BPS Pusat. BPS Karawang sendiri hanya mempunyai data makro. Tidak menyebutkan by name by adress. Ia juga menyebut pihaknya tidak mengeluarkan data 25 desa di Karawang yang terdapat warga berkategori miskin ekstrem. “Yang merilis dari pusat,” kata dia.

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute proverty measure yang konsisten antar negara antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yakni 1,9 USD Purchasing Power Parity (PPP) atau setara Rp 11.941 per hari.

Estimasi tersebut berdasarkan konversi PPP tahun 2017 yang digerakkan dengan IHK periode Maret 2017 – Maret 2021. Jawa Barat masuk kategori merah meski presentasenya rendah yakni 3,6 persen atau 1,78 juta orang, lantaran jumlah penduduknya tinggi, yakni 49,94 juta jiwa.

Di Jawa Barat ada tujuh daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi. Yakni  Sumedang, Kuningan, Indramayu, Karawang, Cianjur, Cirebon, dan Subang. Sementara itu, penduduk Karawang yang berada di bawah garis kemiskinan sejumlah 195. 410 orang atau 8,26 persen dari total penduduk Karawang sekitar 2,2 juta jiwa. Jumlah itu naik 2.175 dalam rentang waktu 2019 hingga Maret 2020.

Penduduk miskin Kabupaten Karawang nomor tujuh tertinggi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Yang tertinggi Kabupaten Bogor dengan 465,67 ribu jiwa dan terendah 11, 16 ribu jiwa.

Garis kemiskinan di Karawang ditetapkan di angka pendapatan per kapita Rp 466.152 per bulan. Di Jawa Barat garis kemiskinan Karawang diurutan 10 tertinggi. Tertinggi Kota Depok dan terendah Kabupaten Garut.

BACA JUGA:  DLHK Cari Pembuang Sampah di Desa Mekarmulya

Presentase kemiskinan di Karawang mengalami penurunan pada 2018 menjadi sebesar 8,06 persen dari tahun 2017 sebesar 10,25 persen. Pada 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 7,39 persen. Namun kemiskinan kembali naik pada 2020 menjadi sebesar 8,26 persen. “Mungkin karena dampak pandemi (Covid-19),” ungkap dia.(aef/vry)