Kondisi Sungai Citarum Jadi Citra Buruk, Antar Institusi Pemerintah Kurang Kompak

PEMULIHAN DAS: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan DAS Tahun 2018 di Persemaian Permanen Purwakarta, Desa Jomin Timur, Karawang, Sabtu (29/12). AEF SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan sungai di Jawa Barat sebagai citra buruk Indonesia di mata dunia. Tidak kompaknya institusi pemerintah dengan masyarakat serta pengusaha menjadi persoalan utama tidak adanya perubahan perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Bukan persoalan uangnya. Anggaran itu besar. Tetapi ini soal kepemimpinan. Saya sebagai Dansatgas Citarum. Kita akan berupaya melakukan koordinasi penuh, bagaimana kekompakan untuk penanganan Sungai Citarum ini bisa diselesaikan. Disini ada Kementerian KLHK, PUPR, lalu ada kampus-kampus . Kemudian ada juga komunitas masyarakat,” ungkap Ridwan Kamil usai pencanangan Gerakan Nasional Pemulihan DAS Tahun 2018 di Persemaian Permanen Purwakarta, Desa Jomin Timur, Karawang, Sabtu (29/12).

Emil mengungkapkan, sinergisitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinilai belum terjalin dengan baik. Saat ini, menurut Emil, banyak penanganan masih dilakukan secara terpisah.

“Nanti Januari akan saya kumpulkan dalam ekspo. Disana ada masyarakat dan para ahli. Yang kemudian saya akan terapkan aplikasinya yang terbaik untuk perubahan sungai di Jawa Barat,” katanya.

Ia meyakini dengan tekad yang kuat dan perencanaan yang terkendali serta dukungan kompak perbaikan sungai akan terealisasi. “Sungai Jawa Barat ini menjadi citra buruk di dunia untuk Indonesia. Terutama Sungai Citarum. Untuk itu kita harus kembalikan kembali martabat sungai,” katanya.

Pernyataan mantan Walikota Bandung itu juga diakui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Ia mengungkapkan masih kurang jalinan sinergisitas antar lembaga pemerintah terjadi dalam penanganan sungai.

“Memang harus ada kekompakan dan komitmen bersama dalam penanganan sungai. Peran aktif kepala daerah dengan pemerintah pusat pun harus ditingkatkan untuk memperbaiki DAS,” ujarnya.(aef/din)