Menolak Tol Japek II, Ratusan Warga Citaman Kembali BlokirJalan saat Ketua DPRD Menuju Tegalwaru

KARAWANG-Ratusan warga Citaman Desa Tamansari melakukan aksi menutup akses jalan. Akibatnya, jalur menuju Kecamatan Tegalwaru sempat mengalami kemacetan total.

Aksi memblokir jalan itu dilakukan warga untuk mendapat ganti rugi yang layak dari pemerintah akibat dari rencana pembangunan jalan Tol Japek II sisi selatan.

Dalam aksinya, warga berdiri ditengah jalan dan membentangkan spanduk yang meminta ganti rugi layak dan adil pada pemerintah pusat.

Aksi itu akhirnya bisa berakhir, ketika Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar yang sedang menuju arah Tegalwaru ikut terdampak macet akibat warga memblokir jalan, berjanji bakal melakukan hearing atau dengar pendapat dengan memanggil instansi terkait. “Kami siapkan waktu untuk hearing warga dengan instansi terkait. Tapi kami mohon agar aksi blokir jalannya dihentikan,” ujar Pendi di hadapan warga, Sabtu (2/1)

Untuk hearingnya, lanjut Pendi, bakal dilakukan hari Senin atau Selasa depan. “Sudah dijadwalkan, kalau tidak Senin, ya Selasa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Citaman Bersatu, Didin M Muchtar mengatakan, aksi menutup jalan ini merupakan respon dari warga karena harga lahan yang ditawar oleh pemerintah sangat murah sebesar Rp 600 ribu. Padahal warga membeli lahan itu satu meternya mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. “Sekarang oleh kantor jasa penilai publik yang ditugaskan oleh Kemen PU menyatakan ganti rugi hanya Rp 600 ribu,” ujarnya.

Menurut Didin, pihaknya sebagai warga terdampak merasa tidak dilibatkan dalam hal penetapan harga ganti kerugian tanah dan bangunan yang di tawarkan sangat jauh dengan harga pasaran disini.

“Kami sepakat menolak dengan Ganti Kerugian yang ditawarkan karena tidak sesuai dan disetarakan dengan daerah yang bukan pemukiman seperti kebun dan hutan, kami sudah sampaikan (surat) juga ke Bagian/Lembaga/Intansi terkait dan sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti,” katanya.

Namun begitu, lanjutnya, tidak ada respon positif dari lembaga yang sudah disurati dan terkesan melakukan pembiaran.

“Kami menduga ada ketidak adilan dalam menilai/mentaksir harga karena di samakan dengan daerah non pemukiman sementara kami 85 persen pemukiman padat penduduk, hal ini menjadi dasar penolakan atas Ganti Kerugian tersebut,” jelasnya.

Senada, salah seorang Tokoh Pemuda Desa Citaman, Sidik Somantri menyatakan jika pihaknya hanya meminta keadilan dengan membayar harga tanah sesuai harga pasar. “Jangan sampai pemerintah menggunakan alat undang-undang buat merampas hak kami. Jadi kami tidak akan menjual tanah kami jika biaya ganti ruginya tidak adil,” tandasnya.

Menurut Sidik, semangat Undang-undang 2 tahun 2012 adalah untuk kepentingan ekonomi, ekonomi masyarakat atau ekonomi investor luar.

“Kami warga selamanya akan melepaskan hak kami selamanya, sedangkan investor akan menikmati keuntungan konsesi selama 35 tahun, fasum ini bukan fasum biasa, fasum komersil, jangan sampai negara serakah dengan mengorbankan masyrakat kecil, menggunakan senjata undang agar perampasan hak atas tanah legal di mata hukum, rakyat tidak mengenal pelepasan hak dengan sistem pengadilan, kalau negara tidak punya anggaran bangun jalan tol jangan dilanjutkan, silahkan cari jalur lain, jangan kami di korbankan, tanah rumah hilang, kami terjadi keluarga miskin baru,” tandasnya. (use/man)