Pemerintah Dipastikan Tak Menaikan Cukai Rokok

EKSPOR: PT Philip Morris Indonesia (PMID) melaukan ekspor perdana produk rokok premiun ke pasar Duty Free Jepang, di Kawasan Industeri Karawang International Insustrial City (KIIC), Kamis (21/3). USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

Jadi Andalan Pendapatan Negara

KARAWANG– Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2019. Hal itu dilakukan sebagai salah satu cara memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang mengalami devisit terburuk dalam sejarah pada 2018.

“2019 dipastikan cukai rokok tidak naik. Dengan tidak menaikkan cukai, diharapkan produksi (rokok) meningkat dan cukai rokok jadi penerimaan tetap negara,” kata Direktur Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Abdul Rochim kepada wartawan di pabrik PT HM Sampoerna Tbk, Karawang International Industrial City (KIIC) Kamis (12/3).

Dengan tidak menaikkan pajak, kata Abdul industri rokok Indonesia tidak terguncang, dan bisa mendorong peningkatan ekspor di sektor tersebut. Alhasil diharap bisa memperbaiki neraca perdagangan yang sempat terpuruk. Sehingga, kata dia devisit pada 2018 yang mencapai USD 85,7 miliar diharap tidak terulang.

“Kita apresiasi peningkatan ekspor, bisa memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan menambah devisa negara,” kata Abdul saat melepas ekspor 9 juta batang rokok Sampoerna dan Philip Morris ke Jepang dan Korea.
Abdul menyatakan, pemerintah berkomitmen mengawal industri tembakau untuk tetap tumbuh. “Karena industri rokok dianggap strategis dan dibutuhkan negara baik dari sisi penerimaan (cukai) dan penyerapan tenaga kerja,” tutur dia.

Pemerintah tercatat sudah 7 kali tidak menaikkan cukai rokok. Yaitu pada tahun 2001, 2003, 2004, 2008, 2014, 2018, dan 2019 ini. Hal itu disambut baik kalangan industri tembakau.

Direktur Urusan Eksternal Sampoerna, Elvira Lianita menuturkan, pihaknya mengapresiasi keputusan tersebut. Menurut Elvira, keputusan itu jadi angin segar di tengah industri rokok yang sedang menurun.
“Kami apresiasi kebijakan presiden Jokowi tidak menaikan cukai di tengah menurunnya jumlah penjualan industri rokok nasional,” kata Elvira.

Sementara itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Haryanto menyebut jika cukai hasil tembakau/rokok, hingga saat ini masih menjadi andalan pendapatan negara. Pada 2018 pendapatan negara dari sektor tersebut mencapai Rp 153,3 triliun atau Rp 4,3 triliun lebih besar dari target sebanyak Rp 149 triliun.

“Pada 2019 ini pendapatan negara dari cukai hasil tembakau kami tergetkan meningkat menjadi Rp 159 triliun. Dan hingga akhir Februari lalu cakai hasil tembakau sudah terkumpul sebanyak Rp, 10,8 triliun,” ujar Nirwala usai menghadiri acara ekspor perdana produk rokok premiun PT Philip Morris Indonesia (PMID) ke pasar Duty Free Jepang, di Kawasan Industeri Karawang International Insustrial City (KIIC), Kamis (21/3).

Dikatakan, saat ini barang yang terkena cukai di Indonesia hanya ada beberapa jenis yakni hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etilalkohol itu sendiri. Sementara hasil tembakau menyumbang 90 persen pendapatan dari cukai tiga barang tersebut.

Menurut Nirwala, kriteria barang yang kena cukai sesuai Undang-udang ada tiga kriteria. Pertama konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan, kemudian peredaran barang itu perlu diawasi, dan berikutnya, konsumsi barang itu menimbulkan eksternalitas negatif baik bagi kesehatan maupun lingkungan.

“Kriteria ke empat adalah perlunya pungutan negara untuk menjamin keseimbangan dan rasa keadilan. Jika memperhatikan hal itu, maka masih banyak barang-barang lainnya yang layak kena cukai,” katanya.

Dijelaskan, pendapatan dari cukai hasil tembakau nantinya akan dikembalikan ke masyarakat untuk menyeimbangkan kondisi masyarakat akibat rokok. Misalnya untuk pendidikan kesehatan, bahkan disalurkan juga untuk memelihara kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan.

Di tempat yang sama Direktur Utama PMID Ahmad Mashuri, menyebutkan, ekspor produk rokok premium ke duty free Jepang merupakan kebanggaan PMID dalam menyokong perekonomian negara. Sebab, melalui ekspor tersebut negara bakal benyak menerima cadangan devisa.

“Sebelumnya ekspor rokok ke negara Sakura diisi produk sejenis hasil produksi Philip Morris Serbia. Kini ekspor produk itu kami gantikan,” katanya.

Menurutnya, dalam ekspor perdana itu, pihaknya mengirim sembilan juta batang rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). “Hari ini merupakan momen istimewa bagi kami, karena PT Morris Indonesia berhasil menjadi pabrik pengekspor untuk duty free Jepang dan juga Korea Selatan. Kenapa istimewa, karena konsumen Jepang dan korea memiliki ekspetasi standar kualitas yang sangat tinggi dibandingkn dengan negara-negara lain,” katanya.

Mashuri mengungkapkan pula, pencapaian tersebut membutuhkan kerja keras dalam meningkatkan kualitas produk. Pihaknya juga akan terus menjaga dan meningkatkan produk rokok agar sesuai dengan standar global dan memenuhi selera perokok dewasa di berbagai negara. “Saat ini, kami telah mengekspor produk PMID ke 43 nenaga di kawasan Asia dan Eropa,” tambahnya.

Pencapaian-pencapaian tersebut, kata dia, tidak lepas dari dukungan pemerintah sebagai motor pertumbuhan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah yang telah berupaya menjaga iklim investsi di tengah dinamika industri yang selalu harus beradaptasi dengan perubahan, serta ekspektasi dan sela konsumen dewasa.

“Meningkatkan kinerja ekspor merupakan salah satu upaya kami mendukung sembilan agenda prioritas dan nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi, terutama terkait peningakatan ekspor ke mancanegara,” katanya. (aef/use/ded)