Pemkab Siap Bantu Tingkatkan Partisipsi Pemilih

AKRAB: Bupati Cellica berbincang dengan sejumlah tokoh di sela-sela launching GMHP di KPU Karawang, Jalan Lingkar Luar Tanjungpura, Rabu (17/10). AEF SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Pemkab Karawang menyatakan kesiapannya membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengungkapkan, kesuksesan pemilu diukur dari angka partisipasi pemilih.

“Oleh karena itulah pentingnya adanya Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP),” ujar Cellica di sela launching GMHP di KPU Karawang, Jalan Lingkar Luar Tanjungpura, Rabu (17/10).

Cellica mengungkapkan, partisipasi pemilih Kabupaten Karawang pada pemilihan bupati sebesar 72 persen. Namun pada Pemilihan Gubernur Jabar turun menjadi sekitar 60 persen.
“Targetnya untuk Pilpres dan Pileg 2019 mencapai 77 persen,” ujarnya.

Dukungan Pemkab Karawang, kata dia, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih sudah digalakkan sejak Pilgub Jabar 2018 lalu.

“Kemarin para camat saya kumpulkan untuk melakukan perekaman di masing-masing kecamatan. Setelah diinstruksikan, semuanya bergerak,” katanya.

Bupati Cellica menyebut pelaksanaan pilkades serentak di 67 desa pada November 2018 mendatang bisa menjadi pemetaan jumlah partisipasi pemilih. Sebab, pada perhelatan pilkades, biasanya partisipasi pemilih mendekati 100 persen.
“Setidaknya pilkades 67 desa bisa menjadi mapping partisipasi masyarakat pada pemilu 2019,” katanya.

Bupati Cellica juga meminta semua pihak bekerjasama melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
“Jadi bagaimana caranya agar kemauan masyarakat untuk memilih meningkat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Cellica beserta unsur Muspida juga melakukan pengecekan hak pilih di sekretariat GMHP Karawang yang bertempat di Kantor KPU Karawang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengecek data diri di kantor kelurahan atau desa setempat.

“Masyarakat saya imbau untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Ini penting. Jangan sampai pas hari H pencoblosan, datang mau nyoblos. Padahal tidak terdaftar,” ujarnya.

Ketua KPU Karawang, Miftah Farid mengungkapkan, sebelumnya ditemukan 2.000 data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Bawaslu, pihaknya terus bergerak menelusuri temuan tersebut by name by address.

“Teman-teman PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) langsung mendatangi rumah masing-masing warga yang datanya ditemukan ganda NIK,” katanya.
Hasilnya, kata dia, pada minggu pertama data ganda NIK tersebut menyusut menjadi 900. Sementara pada minggu terakhir tersisa sebanyak 600.

“Mudah-mudahan sampai batas waktu perpanjangan waktu hingga 60 hari (jumlah DPT ganda NIK) bisa nol,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat pleno 13 September 2018, KPU Karawang menetapkan DPT sebanyak 1.622.626. Jumlah tersebut merupakan perbaikan dari DPT sebelumnya sebanyak 1.629.851.(aef/din)