Penerapan PSBB di Karawang Carut Marut, Munculkan Pengangguran dan Orang Miskin Baru

TUTUP: Puluhan toko di Jalan Tuparev tutup dan suasanya tampak sepi akibat kebijakan PSBB. USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, dinilai tak serius menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, sudah delapan hari sejak pertama penerapan PSBB, pemerintah daerah yang dipimpin oleh pasangan Cellica-Jimmy ini hanya fokus di satu titik, yaitu penutupan Jalan Tuparev dan melakukan rapid test secara masal di Pasar Baru karawang dan beberapa titik saja. Padahal, sebaran Covid-19 hampir di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

Sekretaris DPC PDIP Karawang, Natala Sumedha mengatakan, sejak diberlakukannya PSBB sampai saat ini, Pemkab Karawang meminta masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, tetapi tidak ada kompensasi bagi yang diam di rumah. Seharusnya Pemkab serius tentang kesiapan pangan bagi masyarakat terlebih dahulu mulai dari distribusi beras, hingga kualitas beras layak konsumsi untuk dapur umum. “Ini malah dengan munculnya masalah beras tidak layak konsumsi bagi masyarakat dari beberapa wilayah malah muncul statement kembalikan saja ke bulog. Padahal pendistribusian itu pasti menggunakan biaya yang tidak sedikit,” ujar Natala, Kamis (14/5).

Dikatakan Natala, pihaknya melakukan pengecekan langsung ke gudang Bulog. Terbukti memang beras SPPD dan CBP yang dibeli mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017 (tidak ada transaksi), 2018 dan 2019 berkutu dan bau. Tanpa proses sortir dan pengawasan yang ketat dari Pemkab dan masyarakat langsung diberikan beras yang tidak layak dikonsumsi yaitu CPPD Tahun 2019.

Hal ini menjadi bukti carut marutnya komunikasi antar bagian di pemerintah Kabupaten karawang, dengan instansi vertikal. Pasalnya, stok lama CPPD masih ada sebanyak 84 Ton dan CBP, sekitar 20 Ton yang digunakan oleh pemerintah untuk dapur umum. Padahal, kedua stock itu untuk bencana alam seperti banjir dan lainnya yang dulunya tidak maksimal digunakan.

“Artinya beras yang disalurkan bukan dari anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19. Ditambah ada informasi dari KPK mengenai belum update data penerima Bansos di Kabupaten Karawang, bersama data menjadi tidak valid. Pantas saja yang kaya masih banyak yang menerima bantuan tersebut,” kata Natala yang juga anggota DPRD Kabupaten Karawang itu.

Penerapan PSBB juga di Kabupaten Karawang masih bersifat pilih kasih

Selain itu, lanjut Natala, Penerapan PSBB juga di Kabupaten Karawang masih bersifat pilih kasih. Menutup sebagian toko disatu wilayah (PSBB seperti Lockdown) yang ada, tapi membiarkan toko buka di wilayah lainnya seperti tidak ada penerapan PSBB. Seolah-olah kebijakan dua kaki yang dilakukan oleh Bupati bersama tim gugus saat ini, semakin membuat masyarakat menjadi bingung dan bertanya-tanya, tanpa ada penjelasan secara detail maksud dari kebijakan yang diambil tersebut.

“Terlebih menjelang mendekati lebaran banyak karyawan toko yang mengeluh, Kemungkinan tidak akan mendapatkan upah dan THR, akibat kebijakan bupati Karawang yang menutup paksa toko-toko,” katanya.

Menurut Natala, kebijakan PSBB ini akhirnya sama dengan menutup rejeki orang. Bukan hanya rejeki bagi pemilik toko, tapi bagi ratusan karyawan toko serta tukang parkir yang beraktivitas di lokasi yang sama, yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah daerah. Mereka juga punya keluarga yang harus mereka hidupi, tanpa memberi kompensasi dan hak mereka untuk berusaha hidup adalah perbuatan zholim.

“Kami ada kekhawatiran, dengan kebijakan yang tidak jelas seperti ini bisa memunculkan orang miskin baru dan pengangguran baru di Kabupaten Karawang,” ucapnya.

Menurutnya, UKM dan UMKM serta pelaku ekonomi mikro adalah tonggak kekuatan pergerakan ekonomi di suatu daerah ketika keadaan krisis seperti ini. “Kami berharap Bupati beserta jajarannya untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penerapan PSBB di Kabupaten Karawang. Menurut kami seperti dipaksakan tanpa ada kajian terlebih dahulu,” pungkasnya.

Kebijakan Pemkab Karawang Dalam PSBB

Hanya fokus di satu titik
Penutupan Jalan Tuparev
Melakukan rapid test secara masal di Pasar Baru dan beberapa titik saja
*Padahal, Sebaran Covid-19 hampir di semua Kecamatan

Meminta masyarakat beraktivitas di rumah
*Tapi, tidak ada kompensasi bagi yang diam di rumah

Menutup sebagian toko di satu wilayah
*Tapi, membiarkan toko di wilayah lainnya buka

Komunikasi Pemkab dan instansi vertikal Carut Marut
– Stok lama CPPD di Bulog, masih ada sebanyak 84 Ton dan CBP
– Sekitar 20 Ton yang digunakan untuk dapur umum
Padahal, stock itu untuk bencana alam

Menjelang Lebaran Karyawan Toko mengeluh
Kemungkinan tidak akan mendapatkan upah dan THR
*Akibat, kebijakan yang menutup paksa toko-toko

Dikhawatirkan munculkan orang miskin dan pengangguran baru. (use/vry)