KARAWANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang geram karena penyaluram beras BNPT tidak sesuai.
Namun Dinas Sosial (Dinsos) malah terkesan tutup mata, meski banyak ditemukan penerima beras bersubsidi tidak sesuai peruntukan.
Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin mengatakan, Dinsos terkesan cuci tangan menyangkut penyaluran beras BPNT. Padahal fakta di lapangan masih banyak data penerima beras BPNT tidak sesuai dengan kondisi ekonomi penerima.
Baca Juga:Ruat Laut KUD Mina Fajar Sidik, Berharap Ada Kebijakan Baru Bagi Nelayan JabarButuh Sinergitas Polri dan Masyarakat Jaga Keamanan
“Banyak masyarakat kategori ekonomi mampu menerima beras BPNT tetapi masih masyarakat yang benar-benar tidak mampu malah tidak menerima beras BPNT,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Ibe tersebut, Jumat (8/11).
Ditegaskan Ibe, dengan kondisi seperti ini Dinsos terkesan tutup mata, karena tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi data yang terbaru sesuai dengan kondisi real di masyarakat.
“Seharusnya dinas sosial proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bulog dan kementrian dalam rangka update data masyarakat penerima beras BPNT,” tandasnya.(use/ded)