Perumahan Megah Tak Miliki Izin, Kegiatan Proyek Rolling Hills Ditutup Sementara

Rolling Hills
AUDIENSI: Sejumlah ormas meminta penjelasan kepada sejumlah OPD terkait perijinan perumahan elit Rolling Hills Karawang, di ruang Asda I Pemkab Karawang, Senin (27/7). USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, menyatakan perumahan mewah diatas lahan PT. Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) belum memiliki izin apapun.

Kabid Wasdal DPMPTSP Karawang, Asep Suryana menjelaskan, sebenarnya pada 16 Juli 2020 pihaknya sudah memanggil KJIE untuk meminta penjelasan. Hasil temuan DPMPTSP menyimpulkan bahwa yang bersangkutan baru memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIB) dari Online Singel Submission (OSS). Sementara, komitmen izin dari DPMPTSP mulai dari Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi (SLF) belum ada.

“Tanggung jawab kami mem-back up investasi Karawang tanpa melanggar aturan. Kemudian mereka datang lagi dan mengaku sedang mengurus perizinan. Tindakan preventif untuk mengamankan investasi sudah kami lakukan.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Ganggu Aktivitas Warga

Artinya kami tidak diam selama ini,” ujar Asep Suryana saat menjelaskan dihadapan aliansi LSM yang terdiri dari delapan LSM dengan melakukan audensi untuk meminta penjelasan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan perizinan pembangunan perumahan elit Rolling Hills Karawang, Senin (27/7) di ruang Asda I Pemkab Karawang.

Sementara itu, Asda I Pemkab Karawang, Akhmad Hidayat menyatakan, kesimpulan hasil rapat audiensi Pemda Karawang akan menutup sementara kegiatan proyek Rolling Hills sampai semua perizinannya selesai. Asda I juga memerintahkan kepada DPMPTSP, agar segera membuat surat resmi kepada Satpol PP dan DLHK Karawang untuk menutup sementara kegiatan Rolling Hills.

Sudah buat surat ke Satpol PP

“Semuanya membuat surat ke Satpol PP untuk menghentikan sementara sampai izin selesai semua. DPMPTSP langsung bikin surat ke Satpol PP dan DLHK,” katanya.
Sekjen DPP LSM Laskar NKRI, Nana Taruna, mengawali audiensi tersebut menyebut, proyek pembangunan perumahan elit Rolling Hills telah berjalan. Pihaknya telah investigasi ke lapangan sudah menemukan giat cut and fill dan sejumlah alat berat di lokasi.

“Humasnya kemarin bilang di media bahwa izin lokasi sudah ada. Tapi kemudian katanya izin-izin yang lain sedang diurus. Seharusnya kan selesaikan dulu semua izin, baru mereka eksen di lapangan,” kata Sekjen DPP Laskar NKRI, Nana Taruna S.

Di tempat yang sama, Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki dinasnya, KJIE sudah memiliki izin kawasan dari Kementrian sejak 1993. Namun dalam perjalanannya, DLHK mendapatkan kabar adanya pembangunan perumahan, sehingga pihaknya melakukan pemanggilan terhadap KJIE.

“Mereka harus ajukan dulu adendum Amdal untuk perumahannya. 17 Juli lalu, katanya mereka akan mengurus adendum Amdal. Saat ini kami masih menunggu konsultan mereka yang akam datang ke kami kaitan dengan adendum Amdal,” ungkap Wawan.

Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Achdiat menjelaskan, luas total untuk kawasan induatri yang dimiliki KJIE adalah 550 hektar. Namun ada 40 hektar yang diperuntukan bagi pembangunan perumahan elite (Rolling Hills).

“Secara aturan kalau izin lokasi sudah benar. Tapi untuk izin-izin lainnya masih harus ditempuh,” katanya.

Sementara untuk rapat 1 Juli 2020 yang dihadiri KJIE dan Bupati Karawang secara langsung, Dedi menjelaskan, Bupati Karawang sudah memberikan arahan bahwa Rolling Hills dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum selesai semua mengurus perizinan. Terlebih, adanya rapat di Kecamatan Telukjambe Timur juga membahas adanya dampak lingkungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikalapa dan Ciderewolong dari pembangunan Rolling Hills.

“Intinya arahan Ibu Bupati ada dua hal. Selesaikan persyaratan administrasi dan dampak lingkungan sosial harus diperhatikan. Intinya, mari sama-sama ini harus sesuai aturan,” pungkasnya.(use/vry)