Pleno KPU Dihujani Interupsi

PROTES: Sejumlah saksi dari beberapa partai, KPU dan Panwas mencocokan data hasil rekapitulasi, Kemarin (1/5). USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

Ada Perbedaan Perolehan Suara

KARAWANG-Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten Karawang, dihujani interupsi oleh saksi partai politik. Pasalnya, saat pembacaan rekapitulasi DA1 Kecamatan Cibuaya untuk DPRD kabupaten ada perbedaan perolehan hasil suara.

Protes itu dilakukan oleh saksi dari PAN dan Hanura, karena menemukan adanya perbedaan perolehan hasil dalam DA1 DPRD Kabupaten dibeberapa partai politik dan calon legislatif yang diterima oleh saksi PAN ditingkat kecamatan. “Kami menerima salinan DA1 DPRD kabupaten yang sudah ditandatangani dan distempel basah oleh PPK Cibuaya, tapi perolehan hasil yang dibacakan itu berbeda dengan salinan yang kami terima,” ujar Saksi PAN, Ahmad Badjuri saat memberikan pandangannya setelah PPK Cibuaya membacakan hasil rekapitulasinya, Rabu (1/5).

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad, pihaknya meminta agar Bawaslu memproses dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengubah perolehan hasil suara yang dilakukan oleh PPK Cibuaya. “Jika terbukti maka ini merupakan pelanggaran pidana,” tandasnya.
Senada, Saksi dari PPP, Syawal Silalahi mengatakan, pihaknya meminta agar dugaan pelanggaran pidana dengan mengubah hasil ini harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Kami juga menolak jika rekapitulasi PPK kecamatan Cibuaya ini disahkan oleh KPU Kabupaten Karawang, karena diduga cacat secara hukum,” katanya.

Sementara itu, Saksi partai Demokrat, Wawan Ismanto menyatakan jika DA1 DPRD Kabupaten yang diterima oleh saksi demokrat sudah sesuai dengan DA1 yang dibacakan oleh PPK Cibuaya. “Hasil DA1 kami sama, dimungkinkan ada kesalahan. Oleh sebab itu harus disandingkan data oleh KPU dan PPK,” katanya.

Setelah adanya interupsi itu, KPU bersama Bawaslu dan para saksi yang hadir menyandingkan data DA1 DPRD Kabupaten untuk kecamatan Cibuaya. Setelah disandingkan hanya saksi PAN dan Hanura saja yang berbeda datanya. Sementara data milik Bawaslu, saksi demokrat, saksi PKS, saksi Golkar, dan saksi lainnya sama dengan PPK.

BACA JUGA:  KPU-Bawaslu Diminta Jaga Netralitas

Aggota PPK Kecamatan Cibuaya, Rasna mengatakan, jika pihaknya tidak mengubah hasil dalam DA1, namun pada saat pleno ditingkat kecamatan pada tanggal 24 April dilakukan sampai dini hari, masih ada data yang belum terentri dalam DA1 setelah proses DA1 diberikan kepada semua saksi.

Setelah itu, ada saksi partai politik yang protes karena dalam D1 Plano datanya belum terentri kedalam DA1 maka disepakati bersama Panwas Kecamatan Cibuaya untuk melakukan perbaikan data yang disaksikan oleh para saksi partai politik. “Maka kami sepakat untuk berkumpul lagi bersama panwas dan para saksi parpol jam 1 siang,” katanya.

Setelah itu, lanjutnya, memang ada data yang belum terentri dari D1 Plano kedalam DA1 yang sudah sebelumnya dibagikan. Oleh sebab itu, pihaknya disaksikan oleh panwas kecamatan dan para saksi melakukan koreksi. “Namun untuk saksi PAN dan Hanura itu tidak kembali lagi, jadi belum menerima salinan DA1 yang sudah terkoreksi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPU KArawang, Miftah Farid mengatakan, jika tidak ada pelanggaran dalam perolehan suara di kecamatan Cibuaya. Namun adanya salinan DA1 yang berbeda yang diterima oleh saksi PAN dan Hanura itu bisa masuk ke kejadian khusus dan itu bisa dituliskan dalam model DB2-KPU oleh para saksi yang merasa keberatan. “Intinya PPK kecamatan Cibuaya tidak ada masalah dan bisa ditetapkan. Untuk para saksi yang tidak puas bisa menuliskannya di DB2,” katanya. (use/ded)