Ratusan Perawat Ancam Mogok Massal

Tuntut Honor dari APBD Dipenuhi

KARAWANG-Ratusan sukarelawan (Sukwan) yang selama ini bekerja di puskesmas berencana melakukan aksi mogok massal jika tuntutannya untuk mendapat honor dari APBD II tidak terpenuhi. Pasalnya, selama ini 649 honorer kesehatan itu hanya mendapat ‘belas kasihan’ dari dana kapitasi para PNS.

Ketua Gerakan Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Karawang, Suhendri mengatakan, selama ini pihaknya hanya mendapat Rp150 sampai Rp300 ribu setiap bulannya. “Itu juga dari ‘belas kasihan’ dari PNS yang mendapat kapitasi di puskesmas,” ujarnya, Selasa (28/11).

Dijelaskan, dari 649 sukwan di puskesmas yang terdiri atas perawat, bidan dan admin umum, sudah melakukan beberapa kali audiensi. Bahkan sempat dijanjikan oleh bupati untuk mendapat honor tetap dari APBD II sebesar Rp500 ribu pada APBD perubahan tahun 2018. Namun hal itu tidak pernah teralisasikan sampai saat ini.

“Untuk nomenklatur, sebenarnya sudah ditawarkan oleh Dinkes melalui pa Rusli sebagai kabid. Dimana anggaran untuk sukwan itu dimasukan dalam jasa pelayanan (Jaspel). Namun entah apa alasannya sampai saat ini tidak ada realisasi pada kami,” katanya.

Bahkan, lanjut Suhendri, pihaknya sempat mendengar dari anggota DPRD jika sukwan sudah mendapat gaji kerena puskesmas sudah BLUD. Namun sampai saat ini tidak ada puskesmas yang sudah BLUD di Karawang. “Oleh sebab itu kami menagih janji dari bupati agar menganggarkan honor untuk kami pada APBD Karawang,” katanya.

Senada, Sekretaris Bidan Honorer Karawang (BHK), Eka Nur Oktaviani mengatakan, selama ini yang aktif bekerja di puskesmas adalah para sukwan. Namun kesejahteraan tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. “Oleh sebab itu jika dalam APBD Karawang tidak dianggarkan honor untuk sukwan, kami siap untuk mogok kerja,” tandasnya.

BACA JUGA:  Serikat Petani Karawang Geruduk Kantor Pemkab

Ia menambahkan, Karawang terkenal dengan UMK tertinggi di Indonesia, namun honor sukwan bisa dibilang tidak manusiawi. Padahal rata-rata pendidikan sukwan adalah D3. “Kami berharap anggota dewan dan bupati bisa memberikan solusi bagi kami,” katanya.

Di tempat yang sama Admin Umum Sukwan, Tubagus Aad menyatakan, jika pihaknya juga siap mengajak seluruh admin umum yang bekerja di puskesmas untuk ikut mogok kerja. “Jika ada kepala puskesmas yang mengancam, kami juga siap memediasi. Sebab kami hanya menuntut hak kami saja,” pungkasnya. (use/din)