JABAR  

Dinilai Sarat Intervensi Kekuasaan, Pemilihan Ketua Umum KONI Diterpa Polemik

SURAT AUDIENSI: KPPOSB KBB melayangkan surat audensi ke Carteker Ketua Plt KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES
SURAT AUDIENSI: KPPOSB KBB melayangkan surat audensi ke Carteker Ketua Plt KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

BANDUNG BARAT-Komite Peduli Prestasi Olahraga dan Seni Budaya (KPPOSB) Kabupaten Bandung Barat (KBB), melayangkan surat audensi ke Carteker Ketua Plt KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB.

Audiensi tersebut untuk menyikapi proses bursa pemilihan Ketua Umum KONI KBB periode 2022-2026 yang saat ini sedang bergulir memasuki tahap akhir. Pasalnya ada kekhawatiran jika proses pemilihan ketua sarat dengan intervensi kekuasaan serta tidak objektif dan netral yang bisa merugikan KONI KBB ke depan.

Ketua Bidang Publikasi, KPPOSB, KBB, Bob Sofyan mengatakan, ada enam aspirasi dari kalangan pegiat, pelaku olahraga dan seni budaya di KBB yang akan disampaikannya. Seperti persyaratan ketua KONI KBB seharusnya orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai ketua cabor definitif bukan Plt/caretaker ketua cabor.

Serta tidak menyalahi AD/ART cabor dan mekanisme aturan di KONI. Calon ketua KONI juga harus jelas masa kepengurusannya dan tidak asal tunjuk saja demi kepentingan kelompok tertentu. Kemudian calon ketua KONI KBB harus memenuhi ketentuan pada PP 16 tahun 2007 Pasal 56, yang tidak bisa mensyaratkan harus ada izin atasan karena itu melanggar aturan yang berlaku.

Pihaknya akan mendukung putra daerah yang notabenenya punya kepedulian terhadap olahraga, prestasi olahraga dan cukup cakap untuk memimpin KONI ke depan. Lalu menolak intervensi dari pejabat daerah karena akan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

Serta yang terakhir, meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar mengawasi pelaksanaan kegiatan penjaringan dan pemilihan ketua KONI KBB agar tidak terjadi praktik transaksional, money politik, dan intimidasi.

“Oleh karena itu jika ada bakal calon yang tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan, KPPOSB mendesak agar calon tersebut dibatalkan dan tidak diloloskan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari tujuh bakal calon yang telah menyerahkan formulir berkas pendaftaran sepertinya masyarakat sudah menilai siapa yang akan terpilih. Jika indikatornya adalah orang yang dekat kekuasaan dan adanya praktik nepotisme. Itu tidak lain karena Sonya Fatmala yang merupakan istri Plt Bupati Hengki Kurniawan masuk dalam bursa ketua.

“Di KBB ini segala sesuatu selalu dikaitkan dengan politis dan kekuasaan, bahkan terkadang pejabat publik melakukan manuver yang arahnya sudah terbaca. Pemilihan ketua KONI ini ibarat proses tender proyek, lelangnya belum dilakukan tapi pemenangnya sudah ada,” ujarnya.

Dirinya mengajak semua pihak untuk berpikir terbuka demi kemajuan olahraga di KBB. Jangan hanya karena orang dekat penguasa maka harus dipaksakan bisa terpilih. Apalagi kekuasaan tidak bersifat langgeng dan absolut.

“Tengok saja, Plt Bupati Hengki Kurniawan hanya akan memimpin KBB sekitar satu tahun lagi, padahal jabatan ketua KONI KBB ini sampai 2026,” jelasnya.

“Lalu nantinya jikalau Hengki sudah tidak menjabat, apakah akan ada lagi Musorkablub berikutnya. Kasihan atlet, jika KONI KBB terus menerus saling gulingkan. Sehingga berpikirnya jangan pendek, lebih baik KONI dipimpin oleh orang yang mengerti olahraga dan para pengurusnya profesional, bukan yang mencari makan di KONI,” jelasnya.

“Mau ketuanya orang dekat kekuasaan atau bukan, KONI itu dari pusat sampai daerah harus diperhatikan pemerintah. Sebab amanat UU Nomer 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ada alokasi angaran dari APBD yang harus dialokasikan untuk kegiatan pembinaan keolahragaan,” bebernya.

Salah seorang bakal calon Asep Hendra Maulana meminta agar Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan bisa bersikap netral dan objektif. Jangan memaksakan bahkan menggiring dukungan untuk memenangkan istrinya.

“Plt Bupati (Hengki) harus netral. Adanya Sonya Fatmala membuat semua orang menyangka sikap Hengki akan seperti apa. Makanya kami minta agar beliau netral,” ucapnya saat ditemui di Kantor KONI KBB usai menyerahkan berkas pendaftaran.

Menurutnya, Plt Bupati juga harus berjiwa besar siap menang dan kalah. Apalagi masa jabatannya juga tinggal satu tahun lebih lagi dan setelah itu akan digantikan oleh Pj Bupati dari Provinsi Jabar. Sehingga ketua KONI harus bisa bekerja sama dengan Pj mendatang.

Sementara bagi para ketua dan pengurus cabor, Asep juga meminta agar bisa objektif dalam memberikan penilaian. Jangan hanya karena ada istri Plt Bupati ikut kontestasi mereka terperdaya dan tidak bisa melihat dengan jernih dalam memberikan pilihan.

“Pilihlah ketua yang memiliki kualitas, jangan hanya karena melihat sosok istri dari Plt Bupati,” tandasnya.

Seperti diketahui berdasarkan data dari Tim Penjaring Pencalonan Ketua KONI KBB ada tujuh balon yang mengembalikan formulir pendaftaran Ketua KONI KBB periode 2022-2026. Mereka adalah Sonya Fatmala, Asep Hendra Maulana, Agus Mulya Sutanto, Kusna Sunardi, Pieter Djuandis, Yacob Anwar Lewi, dan Muhamad Firja.(eko/ysp)