Pastikan Warga Terdampak Banjir Bandang Terakses Bantuan, Mensos Siapkan Lumbung Sosial di Kabupaten Garut

GARUT – Tidak ada hari libur untuk Menteri Sosial Tri Rismaharini. Hari libur akhir pekan justru menjadi awal rangkaian kunjungan kerja Mensos yang terus berlanjut hingga Senin malam.

Dimulai pada hari Minggu di Jember dan Malang, Jawa Timur, Mensos kemudian bergerak menuju Kabupaten Bandung pada sore hari. Dan Senin malam, Mensos telah tiba di Kabupaten Garut untuk melihat dari dekat dampak bencana banjir bandang.

Di lokasi banjir bandang Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Mensos langsung menuju titik bencana di tepi Sungai Ciloa. Didampingi Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Kadinsos Kab. Garut Ade Hendarsyah dan jajaran Forkompinda, Mensos menyaksikan rumah warga yang rusak diterjang banjir bandang.

Di tepi Sungai Ciloa, Mensos dan jajaran pejabat daerah tersebut mendiskusikan tentang bagaimana mengantisipasi bencana susulan yang berpotensi masih akan terjadi. Antisipasi diperlukan untuk mengurangi kerugian sebagai dampak bencana baik jiwa maupun materi.

“Ya _nauzubillah_ , jangan sampai ada bencana susulan. Tapi kita tetap wajib mengantisipasi bila itu terjadi. Ada beberapa titik di sini yang bila bencana susulan dikhawatirkan akses warga akan terputus. Untuk itu kami akan dirikan lumbung sosial,” kata Mensos di lokasi banjir (29/11).

Mensos menyatakan, lumbung sosial diperlukan untuk memastikan masyarakat di lokasi bencana tetap bisa mengakses kebutuhan dasar — meskipun akses transportasi terputus. Dalam lumbung sosial tidak hanya diisi kebutuhan pokok seperti beras dan bahan makanan lain, namun bisa juga genset, tenda, kebutuhan dapur, perahu karet, BBM, dan lain sebagainya.

“Jadi isinya tidak hanya kebutuhan pokok. Tapi juga ada peralatan yang diperlukan masyarakat untuk menunjang kehidupannya dalam kondisi bencana,” kata Mensos. Lumbung sosial sudah berjalan di beberapa kawasan bencana di tanah air.

BACA JUGA:  Komisi V Dukung Pemprov Jabar Gratiskan SPP SMA/SMK, Anggaran Rp1,4 Triliun

Di Kabupaten Garut titik koordinat lumbung sosial masih akan dikaji lebih dalam oleh pemerintah daerah. “Untuk lokasinya nanti ditentukan oleh kepala desa atau aparat setempat. Karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” kata Mensos.