Pemdaprov Jawa Barat Akan Wujudkan “Buruh Juara”

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (KONFERDA) ke-5 Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Alam Permai, Kota Bandung, Rabu 10 Juli 2019.

KOTA BANDUNG — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (KONFERDA) ke-5 Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Alam Permai, Kota Bandung, Rabu (10/7/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Uu berharap ada kebijakan terbaik yang lahir sekaligus mengakselerasi tujuan organisasi. Menurutnya, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat siap mendukung apa yang dirumuskan DPD SPN dalam KONFERDA, selama untuk kemaslahatan semua pihak.

“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siap mendukung pemenuhan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong perusahaan agar lebih berdaya saing, dan berkemampuan, sehingga bisa memenuhi harapan semua,” katanya.

Selain itu, Uu mengatakan bahwa Pemdaprov Jawa Barat tengah menginisiasi perancangan peraturan Gubernur yang mengakomodir layanan bagi buruh. Dalam Pergub tentang program ‘Buruh Juara’, misalnya, nantinya industri diwajibkan membangun rumah susun di wilayah industri.

BACA JUGA:  Atalia Praratya Dorong Motivasi Anak-anak Makan Ikan Lewat ‘Mia dan Ikan Goreng’

Selain urusan tempat tinggal, di kawasan industri akan dibangun berbagai fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas pendukung lainnya seperti layanan transportasi bagi buruh juga harus mendapatkan atensi.

Dengan adanya sejumlah fasilitas tersebut, kata Uu, pengeluaran sehari-hari buruh, khususnya akomodasi, dapat ditekan. “Kemudian sekolah juga di pusat industri. Pusat industri nanti kita wajibkan membuat sekolah, mau SD, SMP, SMK, apalagi kalau misalkan SMK-nya berhubungan langsung kurikulumnya dengan industri,” ucapnya.

Menurut Uu, rencana kebijakan itu berkaca pada banyaknya lulusan SMK yang menganggur karena teknologi yang dipelajari sudah tak relevan dengan tuntutan industri saat ini. Kondisi itu diperparah dengan kurikulum yang tidak link-and-match dengan kenyataan yang terjadi di industri.

BACA JUGA:  Gubernur Jabar Ingin Pasar Cisarua Jadi Primadona Masyarakat

“Kemudian sembako, mungkin, juga bisa diberikan agar buruh bisa lebih sejahtera,” katanya.