Pemprov Klaim Tak Ada Lagi Desa Tertinggal

BANDUNG – Pemprov Jabar mengklaim jika saat ini tidak ada lagi yang berstatus sebagai desa sangat tertinggal, sedangkan jumlah desa maju dan mandiri terus meroket dari total 5.312 desa di Jabar.

Hal itu didasari langkah dan kerja nyata  yang fokus dalam pembangunan untuk memajukan perekonomian dan infrastruktur di kawasan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menyatakan, jumlah desa berstatus mandiri di Jabar kembali meningkat, dari awalnya 98 desa pada 2019 menjadi 270 desa pada 2020. Sedangkan desa berstatus maju meningkat dari 1.232 jadi 1.631 desa dalam kurun yang sama.

Angka desa berkembang dan desa tertinggal di Jawa Barat pun menurun pada tahun ini karena sebagian sudah berpindah status menjadi desa maju dan desa mandiri.

Jumlah desa berkembang di Jabar sendiri menurun dari 3.656 pada 2019 menjadi 3.290 desa pada 2020. Sedangkan, desa tertinggal menurun dari 326 menjadi 121 desa.

“Saat ini di Jabar sudah tidak ada desa yang berstatus desa sangat tertinggal. Desa tertinggal yang tersisa 121 desa lagi, dan yang mandiri sudah mencapai 270 desa. Ini memang ada kenaikan signifikan dari tahun 2019. Kami tinggal menunggu penetapan saja dari Menteri (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI) berupa SK Menteri untuk seluruh provinsi di Indonesia,” kata Bambang, Senin (24/8).

Peningkatan status desa ini, katanya, disebabkan Indeks Desa Membangun (IDM) Jawa Barat yang menjadi indikator dalam penetapan status desa di Indonesia terus meningkat.

Bambang mengatakan perbaikan aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial, menjadi domain penting untuk 5.312 desa se-Jabar ini.

Bambang mengatakan hal ini berkat komitmen dan konsistensi semua lini pemerintahan baik di tingkat kabupaten, desa, provinsi, serta pusat, kemudian diakselerasi dengan berbagai program dan aktivitas unggulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk desa.

“Bagaimana kami memperbaiki perekonomian desa, supaya potensi desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan sentuhan inovasi Pak Gubernur Ridwan Kamil, kami dorong dengan memudahkan aksesibilitas antar desa, antar wilayah. Yang ketiga, kami sentuh aspek sosial,” kata Bambang

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM, terdapat ratusan indikator yang menentukan status desa.

Mulai dari dimensi pelayanan, dimensi kesehatan, akses pendidikan dasar, sampai keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi.

Maka, peningkatkan status desa di Jabar koheren dengan peningkatan indikator IDM.

Peningkatan indikator IDM tidak lepas dari inovasi Jabar bernama Desa Juara. Desa Juara memiliki tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, dan banyak program lainnya.

Program-program itu dirancang salah satunya untuk memangkas ketimpangan gap kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan.

Pada 2019, Pemerintah Provinsi Jabar sudah membangun 22 Jantung Desa yang tersebar di beberapa kabupaten. Jantung Desa dibangun untuk mempermudah akses sekolah dan memperbaiki konektivitas antar desa.

Tahun ini awalnya direncanakan 89 jembatan serupa dibangun. Namun akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19, tahun ini baru dibuatkan Detail Engineering Design dulu.

Di sektor perikanan, 1.039 kolam yang menggunakan teknologi smart auto feeder. Lewat teknologi itu, memberi pakan ikan bisa menggunakan gawai.

Dampaknya, panen naik dari dua menjadi empat kali dalam setahun. Persentase pendapatan melonjak sekira 30 sampai 100 persen.

“Kami intens mendorong desa untuk bisa mandiri dan terus berinovasi. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, perlu dorongan semangat dan gotong royong agar desa bisa maju dan menjawab tantangan zaman,” pungkasnya. (rls)