Penyelewengan Bansos Terstruktur

Libatkan Peran RT, Camat hingga Kadis

BANDUNG – Kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19 mencuat ke publik. Hal itu setelah Polda Jabar menerima aduan masyarakat di berbagai daerah soal adanya oknum aparat di tingkat wilayah hingga pejabat setara kepala dinas (kadis).

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Yaved Duma membenarkan soal laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana bansos. Dia menyebutkan, saat ini tengah menangani 13 laporan terkait penyelewengan tersebut.

Dugaan penyelewengan dana bansos itu, tegas dia, melibatkan mulai dari ketua RT hingga kepala dinas (kadis). “Terlapornya macam-macam. Dari mulai camat, kepala desa, ketua RT, perangkat desa, hingga kepala dinas,” kata Kombes Pol Yaved Duma, Rabu (29/7).

Sejauh ini, ujar dia, 13 kasus itu masih dalam penyelidikan. Penyidik sudah meminta keterangan pada sejumlah pihak terkait. Dari pemeriksaan awal itu, terungkap motif dugaan penyalahgunaan bansos tersebut.

“Modus para pelaku juga bermacam-macam. Mulai dari ada bansos isinya daging diganti jadi abon. Bansos tunai diganti jadi sembako, bansos beras diganti beras kualitas murah sampai pemotongan dana,” tegasnya.

Soal mengganti isi dus bantuan berisi sembako, ia mengatakan modus itu terjadi di Kabupaten Cianjur, Subang dan Karawang.

Pemeriksaan sementara, motif penyalahgunaan disertai niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

“Dugaannya perbuatan terlapor ini disertai niat jahat untuk memperkaya diri sendiri,” ucap dia.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yunandar R. Eka Perwira memandang, kasus dugaan penyelewengan bansos ini merupakan konsekuensi dari strategi kebijakan.

“Menurut saya rentetan pengadaan barangnya cukup panjang. Misalnya, ada pengadaan item sembako yang dikelola oleh BUMD tapi ternyata dikerjasamakan dengan vendor lain,” kata Yunandar.

Informasi yang didapat, katanya dalam paket sembako bansos tersebut ditemukan sarden yang kadaluarsa. “Kalau sudah diselidiki pihak kepolisan ya kita harus patuh pada prosesnya,” ujar Yunandar.

Budaya korupsi di Indonesia, katanya memang belum lenyap. “Apalagi kalau di situ ada anggaran cukup banyak. Tak heran jika ada oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut,” ungkapnya.

Sejak dari dulu, kata Yunandar sebelum bansos didistribusikan, pihaknya sudah mengusulkan agar bansos semuanya diberikan dalam bentuk nontunai, baik uang maupun voucher.

“Usulan kami dengan uang atau voucher di antaranya untuk efektif dan efisien. Juga terhindar dari adanya penyelewengan. Apalagi kalau sifatnya langsung diterima oleh masyarakat ke rekening masing-masing. Kita bisa menghindari korupsi. Sayangnya usulan kami tidak diterima,” tegasnya.

Dikatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan bansos ke lapangan. Ditemukan beberapa kendala dalam penyaluran bansos ini.

Bahkan, ada kasus paket sembako itu hanya didrop di balai desa, karena PT Pos tidak menyalurkan ke setiap penerima. Ini akan membebani aparat di wilayah itu.
“Ya inilah permasalahan-permasalahan dari sebuah kebijakan. Coba dari awal diminimalisasi, mungkin tidak seperti ini jadinya,” jelas Yunandar.

Menurutnya, yang namanya barang kadang ada stok tapi kadang tidak ada di pasaran. Seperti sarden, ternyata ditemukan yang kadaluarsa. “Bisa jadi ini karena dipaksakan, yang penting ada. Atau yang penting didistribusikan,” ujarnya.

Seperti pada telur, kata dia, ternyata banyak masalahnya. Begitu juga dalam distribusinya, banyak kendala ditemukan. Belum lagi soal lambatnya pendistribusian yang meleset dari target. “Coba kalau pakai uang atau voucher, tidak akan seribet ini permasalahannya,” terangnya.
Sebelumnya, kasus sunat bansos sempat muncul menimpa warga Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dilakukan oleh oknum desa.

Berdasarkan penuturan salah seorang warga yang menerima bantuan, Dede (44), pihak desa melakukan pemotongan uang bantuan sosial sebesar Rp 1,2 juta terhadap dirinya.

Seharusnya Dede mendapatkan jatah uang bantuan dari Kementerian Sosial itu senilai Rp 1,8 juta untuk 3 bulan, namun ia hanya menerima Rp 600 ribu atau sama dengan jatah sebulan setelah dipotong oleh aparat desa setempat.

“Iya uang bantuan saya dipotong Rp 1,2 juta sama pihak desa. Harusnya saya terima Rp 1,8 juta, tapi hanya Rp 600 ribu. Ya saya enggak bisa menolak,” tandasnya. (rls)