Polemik Stiker Kemasan Beras, Kepala Dinas Sosial P3A: Kualitasnya Premium

dinas sosial
STIKER PREMIUM: Tangkapan layar video seorang warga melepas stiker bertuliskan PREMIUM dari kemasan beras MEDIUM. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

PURWAKARTA-Sebuah video seorang warga protes terkait bantuan beras yang diterimanya viral di beberapa grup WhatsApp di Purwakarta. Video tersebut menunjukkan adanya stiker bertuliskan PREMIUM pada kemasan beras, yang ketika dilepas maka tampak tulisan asli di kemasan itu tertulis MEDIUM.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta pun memberikan penjelasan soal adanya bantuan beras dalam kemasan MEDIUM yang ditempel stiker bertuliskan PREMIUM.

Kepala Dinas Sosial P3A Purwakarta Asep Surya Komara memastikan bantuan beras untuk masyarakat tersebut berkualitas premium kendati dikemas di dalam kemasan medium.

Baca Juga: JNE Distribusikan Beras Bansos Pemerintah

“Kami pastikan bantuan beras yang berasal dari anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) DPRD Purwakarta itu berjenis premium. Hanya saja kemasan beras yang digunakan bertuliskan MEDIUM ditempel dengan stiker bertuliskan PREMIUM,” kata Asep saat ditemui di kantornya, Kamis (18/6).

Asep menuturkan, berdasarkan penjelasan dari pihak Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Bulog Subdivre) Subang, penggunaan stiker tersebut terpaksa dilakukan karena kemasan yang seharusnya digunakan jumlahnya kurang.

Terpaksa menggunakan kemasan yang ada

Asep juga menambahkan, sejumlah produsen kemasan beras full order sejak beberapa waktu terakhir ini. Sehingga, kata dia, terpaksa menggunakan kemasan yang ada karena pendistribusian harus segera dilakukan.

“Yang pasti, pihak Bulog menjamin beras bantuan yang diberikan kepada masyarakat kualitasnya adalah premium,” ujar Asep.

Yang menarik, pernyataan Asep yang menyebutkan bantuan beras tersebut berasal dari anggaran BTT DPRD Purwakarta dianggap keliru oleh Sekretaris DPRD Purwakarta Suhandi.

Pihaknya tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pembelian beras bantuan untuk masyarakat. Yang ada, sambungnya, hanya memberikan data calon penerima bantuan sesuai arahan dari pimpinan DPRD Purwakarta.

“Awalnya pimpinan DPRD meminta pihak Dinsos untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19 dan non DTKS yang ada di dapil masing-masing anggota DPRD. Soal anggaran pengadaan DPRD Purwakarta tidak ikut campur,” kata Suhandi saat ditemui di ruang kerjanya.

Suhandi mengungkapkan, sesuai instruksi dari pemerintah pusat, DPRD Purwakarta juga melakukan refocusing anggaran dalam membantu penanganan Covud-19.

Adapun total anggaran DPRD Purwakarta yang dialokasikan dalam refocusing sebesar Rp19 miliar. Sumbernya dari sejumlah anggaran yang dialihkan, seperti perjalanan dinas, bimtek, pemeliharaan, pengadaan barang jasa dan sejumlah item lainnya.

Suhandi menuturkan, dana refocusing tersebut dikelola oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta.

“Nah, setelah dilakukan refocusing, kami dari DPRD Purwakarta tidak memiliki kewenangan anggaran itu akan digunakan untuk apa saja,” ucap Suhandi.

Suhandi menegaskan, jika pihak DPRD Purwakarta tidak pernah memesan beras. “Tidak ada aliran dana BTT ke DPRD yang kemudian disalurkan ke Dinsos untuk pembelian beras,” ujarnya.(add/ysp)