Program Pemdaprov Jabar untuk Atasi Isu Lingkungan: Dari Si Perut Laper hingga TPPAS

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Presentasi dan Wawancara Kepala Daerah terkait Penilaian Nirwasita Tantra 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA – Sesuai amanat UU No.32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, amanat itu dijalankan lewat program Green Leadership dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan

Berbagai rencana aksi pembangunan, termasuk upaya penanganan kelestarian lingkungan, pun dilakukan melalui penerapan kolaborasi secara Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (ABCGM).

“Statement politik kami saja sudah ada kata lingkungan dan berkelanjutan, artinya pembangunan yang kami lakukan besifat sustainable,” kata Ridwan Kamil saat menghadiri Presentasi dan Wawancara Penilaian Nirwasita Tantra 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

BACA JUGA:  Tekan Angka Kemiskinan Lewat Ekonomi Inklusif dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Menurut Emil– sapaan akrab Ridwan Kamil, isu lingkungan yang mencuat di Jabar adalah bagian dari dinamika luas wilayahnya, ditambah dinamika pergerakan 50 juta jiwa penduduk yang melakukan berbagai aktivitas.

Melalui analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response), isu lingkungan di Jabar memuat empat masalah utama yakni perubahan tata ruang hutan dan lahan, sumber daya air permukaan, persampahan, dan pencemaran udara.

Isu lingkungan terkait perubahan tata guna lahan dan hutan memunculkan permasalahan seperti terjadinya lahan kritis, erosi, banjir, dan longsor. Solusinya, dilakukan treatment pada tutupan lahan (land cover) dan tata guna lahan (land use).

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar melakukan upaya penghijauan, pengelolaan kawasan lindung, hingga rehabilitasi hutan mangrove dengan dukungan penganggaran dan peraturan daerah.

BACA JUGA:  Wagub Jabar: Jadikan Olahraga sebagai Kebutuhan Hidup

Terkait fungsi lahan, Jabar juga punya program inovasi digital bertajuk ‘Si Perut Laper’ alias Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. Lewat aplikasi ini, para pelaku pertanian dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan serta waktu penanaman hanya berkat informasi di gawai.

Emil berharap, link-and-match tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi sekaligus melestarikan lingkungan.

Sementara isu ancaman sumber daya air permukaan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
industri yang membuat lingkungan terbebani oleh pencemaran limbah industri sehingga berimplikasi pada kesehatan masyarakat.

Isu ini direspons dengan sejumlah inovasi, seperti penegakan hukum lewat patroli sungai, pengawasan izin lingkungan, pemanfaatan limbah ternak, serta program Citarum Harum.

Infrastruktur soal air juga turut dikembangkan, di antaranya dengan menabung air lewat pembangunan tujuh waduk strategis baru di Jabar yakni Waduk Ciawi di Kab. Bogor, Waduk Sukamahi di Kab. Bogor, Waduk Kuningan di Kab. Kuningan, Waduk Cipanas yang mencakup Kab. Sumedang dan Indramayu, Waduk Sadawarna di Kab. Subang, Waduk Leuwikeris di Kab. Tasikmalaya, dan Waduk Matenggeng di Kab. Pangandaran.

BACA JUGA:  Genjot Vaksinasi di Bulan Ramadhan, Hengky: Layani Hingga Setelah Sholat Tarawih

Selain itu, ada program Properda atau Program Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah di mana perusahaan di Jabar akan mendapatkan peringkat berdasarkan dampak baik atau buruk yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan.

“Perusahaan yang lebih memberi dampak buruk pada lingkungan tentu dapat sanksi, dan yang berwawasan lingkungan dapat apresiasi,” kata Emil.