Akselerasi Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM

MASIP. Perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta menerima Masip atas inisiatifnya mempelopori penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan menghadirkan berbagai inovasi. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

PURWAKARTA-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta menghadirkan berbagai inovasi guna akselerasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Purwakarta Rini Djarwati saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018, Tentang Tatacara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) di Aula KPPN Purwakarta, Jalan Ibrahim Singadilaga No. 82 Purwakarta.

Pada sosialisasi yang dihadiri 59 Satuan Kerja (Satker) dari Purwakarta dan Subang ini, juga digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja (Aplikasi Sprint) Publikasi Sakti dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Hingga saat ini sudah ada beberapa inovasi yang kami lahirkan demi percepatan pembangunan Zona Integritas WBK WBBM. Di antaranya Masip atau Modernisasi Sistem Pembayaran, Si Adul merupakan aplikasi pengaduan online, dan Si Peran KL berupa aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga,” kata Rini.

BACA JUGA:  Shalat Ghaib dan Galang Dana untuk Korban Gempa

Khusus Masip, sambungnya, merupakan inovasi KPPN bagi satker yang mempelopori MoU dengan bank untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

“Ini sesuai dengan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,” ujarnya.