Kepesertaan BPJS Kesehatan di Purwakarta Capai 90%

KUNJUNGAN KERJA: Kepala BPJS Kesehatan Karawang didampingi Kepala BPJS Kesehatan Purwakarta saat melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Purwakarta. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

PURWAKARTA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melansir kepesertaan di Kabupaten Purwakarta telah mencapai 90 persen dari keseluruhan jumlah penduduknya. Bahkan, angka tersebut sudah mendekati target jika merujuk kepada Universal Health Coverage (UHC).

Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Karawang Debbie Nianta Musigiasari dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta Adiwan Qodar ke Kantor Bupati Purwakarta, Jumat (17/1).

“Di awal tahun ini, kepesertaan warga Purwakarta untuk ikut BPJS Kesehatan sudah di angka 90 persen. Artinya, hanya tinggal 5 persen lagi dari target UHC,” ujar Debbie di hadapan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

Debbie menjelaskan, angka kepesertaan BPJS Kesehatan naik sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, pihaknya kembali melibatkan pemerintah daerah setempat supaya target 5 persen lagi bisa terelisasi. “Mudah-mudahan pada 2020 ini target yang ditetapkan UHC ini bisa tercapai,” katanya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengklaim, tingginya kepesertaan warganya menjadi peserta BPJS Kesehatan ini, juga karena memang selama ini pihaknya turut konsen mendorong masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan.
Bahkan, khusus warga kurang mampu, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar bisa tercover jaminan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah yang membayarkan premi BPJS mereka menggunakan APBD.

“Ikhtiar kami di sektor kesehatan, yakni melalui program jaminan kesehatan gratis masyarakat. Caranya dengan membantu membayarkan premi bagi warga yang belum ikut kepesertaan atau tercover BPJS,” kata Ambu Anne.
Hingga akhir tahun kemarin, sambung Anne, jumlah warga kurang mampu yang telah tercover oleh BPJS kesehatan tersebut sudah ada sekitar 84 ribu jiwa.
Itu yang terdata di Dinas Kesehatan. Belum lagi, guru honorer, guru ngaji dan marbot yang selama ini tercover di Dinas Pendidikan.

“Kalau diakumulasikan, anggaran yang kita siapkan untuk premi BPJS ini lebih dari Rp35 miliar di tahun ini. Alokasi anggaran sebesar itu, merupakan sharing dari APBD provinsi dan kabupaten. Termasuk dari sumber lainnya,” katanya.

Dengan begitu, sambung dia, angka kepesertaan yang mencapai 90 persen itu merupakan jumlah penduduk Purwakarta yang telah tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan. Tapi, bukan hanya yang dibiayai oleh pemerintah, melainkan ada juga yang dibiayai swasta dan mandiri.

“Kalau merujuk jumlah penduduk, hanya tinggal sekitar 54 ribu jiwa lagi yang belum tercover asuransi kesehatan. Maka pada 2020 ini kami akan mendorong supaya mereka bisa menjadi peserta program jaminan kesehatan pemerintah ini,” ucap Ambu Anne.(add/vry)