NU Purwakarta Sarankan PSBB Tak Diperpanjang

Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta H Bahir Muhlis.

Sarankan Pembatasan Sosial Skala Komunal

PURWAKARTA-Nahdlatul Ulama (NU) Purwakarta menyarankan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diperpanjang, melainkan difokuskan terhadap pembatasan sosial skala komunal saja.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta H Bahir Muhlis. “Ini merujuk terhadap dua hal, yaitu kemampuan Pemkab dalam pelaksanaan PSBB dan langkah antisipasi dampak sosial-ekonomi masyarakat Purwakarta selama pandemi COVID-19,” kata Bahir di Purwakarta, Selasa (12/5).

Dirinya mengutarakan bahwa efektivitas pelaksanaan PSBB, dalam mengurai peta penularan COVID-19 yang dapat menekan bahkan menurunkan angka positif yang terpapar virus, belum optimal. “Kami melihat pelaksanaan PSBB ini tidak efektif. Masih tingginya pelanggaran atas aturan pelaksanaan, dan peta kerumunan orang di zona merah wilayah yang masuk PSBB parsial masih banyak,” ujarnya.

Lalu langkah pencegahan penularan pun, sambungnya, secara konkret belum maksimal dilakukan. “NU berharap pemkab mampu melakukan tes massal yang berkala dan dilaksanakan di desa atau kelurahan yang masuk dalam zona merah,” kata Bahir.

Selain itu, sambungnya, kesiapan pemerintah mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari pelaksanaan PSBB ini, masih kurang. “NU melihat jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Purwakarta masih belum optimal terlaksana,” ucapnya.

Pihaknya pun meminta bupati lebih serius dalam pendistribusian bantuan dari APBD. Belajar dari kekisruhan penerimaan bansos gubernur, bupati diharapkan mengedepankan pemerataan sosial. Jangan sampai salah sasaran yang mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat. “Diperlukan pemerataan sosial dari program bantuan pemerintah kabupaten. Penuhi kebutuhan pokok warga yang terdampak COVID-19, baik warga setempat maupun pendatang yang terpaksa bertahan hidup di Purwakarta akibat PSBB,” kata Bahir, yang juga pendiri Yayasan Islam Al-irfan, Ciganea-Jatiluhur ini.

Secara kelembagaan, NU Purwakarta sendiri menginstruksikan seluruh jajaran pengurus kecamatan (MWC) dan desa (ranting) untuk membantu pemerintah dalam optimalisasi pelaksanaan PSBB ini.

Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat koordinasi penanganan dampak sosial di wilayahnya masing-masing. Kedua, mengimbau kepada takmir masjid untuk lebih proaktif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah diprioritaskan kepada warga yang terdampak COVID-19.

Ketiga, menyerukan kepada takmir masjid dan tokoh-tokoh agama untuk menjadikan masjid sebagai pusat spiritual dalam melawan COVID-19. Juga membangun kesadaran warga untuk ikhtiar melaksanakan anjuran pemerintah soal menghadapi pandemi ini. “Secara keseluruhan menyoal pelaksaan PSBB ini, NU Purwakarta menyarankan agar PSBB tidak diperpanjang, dan difokuskan terhadap pembatasan sosial skala komunal saja,” ucapnya.(add/sep)