Program Pensiun PNS Dialihkan ke BPJAMSOSTEK

PASTIKAN KESIAPAN: Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwakarta memastikan kesiapan timnya sesuai arahan pusat terkait pengelolaan jaminan pensiun PNS.
Manfaat Tak Berkurang, Bahkan Lebih Baik

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan ke Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu BPJAMSOSTEK. Hal ini dilakukan paling lambat hingga 2029.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwakarta, Herry Subroto membenarkannya. Bahkan, pihaknya menyambut baik pengalihan pengelolaan dana pensiun tersebut.

Apalagi, kata dia, hal itu memang sudah diamanatkan UU No. 24/2011. “Cepat atau lambat hal ini akan segera terealisasi,” kata Herry kepada koran ini di Purwakarta, Jumat (14/2).
Untuk pelaksanaan di Kantor Cabang Purwakarta, Herry memastikan kesiapan timnya. “Kami di kantor cabang sudah siap. Tinggal menunggu arahan dari pusat,” ucap Herry.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK Sumarjono menyampaikan, pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari UU No. 24/2011 tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

“Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Kami juga akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami,” kata Sumarjono melalui press release yang diterima redaksi, Rabu (12/2).

Program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. PP tersebut mengatur program JP untuk pekerja non-PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja.

Manfaat program pensiun untuk PNS

Terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BPJAMSOSTEK.

BACA JUGA:  Tahun Depan, Santunan BPJamsostek Naik

“Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujar Sumarjono.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk.

Yaitu, sambungnya, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Pemberian program pensiun dalam bentuk hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Selanjutnya Sumarjono menjelaskan, BPJAMSOSTEK akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk hak PNS sebagai warga negara. Sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk penghargaan atas pengabdian bagi PNS, pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS.

Prinsip Pemerintah Lindungi Warga

Senada, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI Retno Pratiwi menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah itu melindungi seluruh warga negaranya, tidak melihat apakah itu pekerja swasta ataupun PNS atau TNI/Polri.

“Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat,” ucap Retno.

Meski UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat pada 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

“Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program JHT milik karyawan BUMN pada 1996 silam, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero),” katanya.

Pengalihan tersebut, kata dia, dianggap sukses karena hingga saat ini tidak ada penurunan manfaat. Bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, tahun 2019 besarnya 6,08 persen p.a.

BACA JUGA:  Camat Bojong Ajak Perangkat Desa Ikut BPJS-TK

“Selain itu BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014,” ujarnya.

Retno juga menambahkan, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jelas mengatur tentang pengalihan program yang dikelola PT Taspen sesuai dengan SJSN, bukan peleburan atau penggabungan institusi.

“PT Taspen tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi, karena amanat UU hanya mengalihkan program sesuai SJSN. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini,” katanya.(add/vry)