Tanpa Perda dan Pergub, Penertiban PKL Lemah

PURWAKARTA-Penertiban Pedagang Kaki Lima di Purwakarta terganjal undang-undang. Pasalnya, tidak dimilikinya payung hukum yang kuat, sehingga membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Purwakarta sulit menjalankan penegakan Hukum atas permasalahan tersebut. Demikian dikatakan Kepala Seksi Penertiban Pol PP, Teguh Juarsa menanggapi peningkatan pedagang kaki lima di Purwakarta yang kian hari semakin menjamur di Purwakarta.

“Kami petugas penegak hukum kabupaten dalam hal ini Perda, perihal penertiban PKL tidak bisa kami lakukan secara saklek atau tegas. Sebab Purwakarta belum memiliki Perda yang mengatur soal itu,” ujar Teguh mengeluhkan.

Diakuinya, tercatat pertengahan tahun 2019, sedikitnya ada peningkatan jumlah PKL masuk ke Purwakarta hingga 5.000 pedagang yang masuk dari luar kota. Hal itu disebabkan berbagai aspel, diantaranya kata Teguh, dijadikannya Purwakarta sebagai kota tujuan pariwisata khususnya dari Jabodetabek dan sekitarnya.

BACA JUGA:  Kabag Hukum Enggan Komentari Perda RTRW