Sasar Kawasan Puncak, Lokasi Pariwisata Rawan Penularan

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pelacakan melalui rapid test dan swab test di tiga titik strategis yakni, Daerah Danamon, Daerah Masjid At – Atawun, dan Puncak Pas dengan sasaran Hotel, Restoran dan Danamon di Kabupaten Bogor. Sebab, sejak dibuka objek wisata di kawasan tersebut, kerap menjadi lokasi kerumunan massa baru.

Dedi Supandi sebagai Ketua Devisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Covid-19 menyatakan, operasi gabungan dengan beberapa stakeholder menargetkan 300 rapid test.

Dedi menyampaikan operasi gabungan ini telah dilakukan edukasi kepada warga bogor dan wisatawan yang melancong di Puncak Bogor, rencananya pelaksanaan operasi gabungan tersebut berlangsung selama dua hari.

“Hari ini edukasi telah berjalan, ini kan operasi gabungan ada tim publikasi dan edukasi, devisi pengamanan dan penanganan serta devisi pelacakan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung, kemarin (19/6).

Terkait adanya penolokan warga setempat, dikatakan Dedi sebelumnya, pemerintah daerah Kabupaten Bogor setempat telah menjalankan edukasi kepada masyarakat, ketika ada penolakan diimbau kepada warga dan wisatawan tetap menjalankan rapid test dan swab test.

“Pelacakan akan dimulai besok selama dua hari mulai Sabtu (20 Juni 2020) sampai Minggu (21 Juni 2020), Untuk di Hari Sabtu pada sore hari mulai jam 15.00 WIB sampai dengan selesai dan untuk hari Minggu dimulai pagi hari,” bebernya.

Adapun teknis pelacakan nanti, kata Dedi dilakukan di tempat tongkrongan dan kerumunan dan di hotel, khusus di hotel akan dilaksanakan secara mobile. Sifat dari operasi gabungan ini akan disasar semua status tidak mengenal istilah, OTG, ODP, dan PDP tetapi secara random (acakan).

“Nanti kalau ditemukan positif jelas kita sudah sediakan ambulance dan rumah sakit terdekat, nanti dari rumah sakit terdekat itu dicek KTP-nya, nantikan kita pelacakan ulang, apakah dia warga Jawa Barat? Apakah dari Jakarta, kita tidak tau tergantung hasilnya besok (hari ini), ini dalam rangka penekanan penyebaran virus,” terangnya.

Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan alasan jika tidak dijalankan maka kawasan Bogor baik kabupaten dan kota akan terus berstatus zona kuning dan tidak pernah ke arah zona biru.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan jika pola ini berhasil maka akan dilanjutkan pada minggu berikutnya yakni di hari Senin 22 Juni 2020 di KRL khusus bagi warga Bogor dan Depok yang berangka ke Jakarta, dan dilanjutkan pada Jumat, 26 Juni 2020 yang datang jam kedatangan 18.40 WIB dari Jakarta, targetnya akan mencapai 500 pelacakan.

Sementara itu, dalam minggu ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap 5.312 desa tersebar di Jawa Barat. Angka ini mencapai 89 persen, hampir memenuhi target. Disamping itu juga, Pemerintah Jawa Barat juga mengklaim kegiatan Padat Karya Tunai telah berlangsung.

Dedi menambahkan, lewat kegiatan Padat Karya Tunai tersebut, pemerintah telah menyerap ribuan tenaga kerja. Kegiatan ini merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal,tenaga kerja lokal,dan teknologi lokal desa.

“Per Juni sekarang juga sudah mulai kegiatan Padat Karya Tunai yang terus berjalan. Informasi dari seluruh desa di Jabar telah menyerap 30.135 tenaga kerja,” katanya.

Dedi menyampaikan, jumlah rata – rata pekerja yang terlibat dalam kegiatan ini didominasi oleh laki – laki berjumlah 30.117, ada pun sisanya terdiri dari perempuan.

“Dari jumlah 30 ribuan itu, komponen perempuannya terdiri dari rumah tangga kategori tidak mampu sebanyak 16.083 yang kemudian terbagi lagi ke dalam pengangguran, setengah pengangguran dan terakhir gizi buruk,” ungkapnya.

Dengan penyampaian data di atas, disampaikan Dedi, pekerja yang telah dipekerjakan oleh pemerintah di setingkat desa yang tersebar di Jawa Barat.

Dia juga berharap dengan kegiatan ini Padat Karya Tunai, warga yang terdampak Covid-19 tidak lagi tergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan oleh Kemensos di Jawa Barat baik itu untuk DTKS dan Non – DTKS.

Ia juga menyebutkan pencapain ini, awal yang baik bagi pemerintah untuk menyeimbangi kondusivitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kemerosotan selama tiga bulan terakhir. (rls)