14 Kecamatan Potensial Masuk Daerah Otonomi Baru Subang Utara, Berikut Daftarnya

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES ZOOM MEETING: Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang, pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru melalui zoom meeting.

SUBANG-Progres kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Kabupaten Subang Utara terus bergulir.

Pada Selasa (15/12), Tim Konsultasn bersama Pemerintah Kabupaten Subang menggelar Focus Grup Discussion terkait Kegiatan Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang, pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru dalam hal ini pembahasan kajian pemekaran Kabupaten Subang Utara.

Pada kesempatan tersebut, ada 14 Kecamatan potensial masuk menjadi wilayah Kabupaten Subang Utara dan dilibatkan diskusi secara online melalui Zoom Meeting. Antara lain Kecamatan Purwadadi, Pabuaran, Cikaum, Binong, Compreng, Tambakdahan, Pusakajaya, Pusakanagara, Pamanukan, Legonkulon, Sukasari, Blanakan, Ciasem, dan Patokbeusi. Selain itu turut ikut dalam diskusi Forum Pemekaran Pantura Subang, Tokoh Masyarakat, Camat, Kepala Desa dan BPD dari 14 Kecamatan dan Konsultan dari Tim Ahli FISIP Universitas Padjajaran.

Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) Sudihartono berharap, proses kajian bisa dilakukan secara objektif dan melihat data real di lapangan soal kelayakan Subang Utara menjadi Kabupaten mandiri. Pihaknya sudah bersosialisasi dengan BPD dan Desa di beberapa kecamatan, yang diantaranya menyiapkan persyaratan seperti musyawarah desa soal aspirasi pembentukan Kabupaten Subang Utara.

“Dulu ada kajian dan menyatakan ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, kondisi hari ini tentu berbeda dengan tahun-tahun lalu termasuk saat ada kajian itu. Kami menginginkan hal ini dilakukan secara objektif tanpa ada tekanan aspek politis,” jelas Sudi.

Sudi juga berharap, konsultan dapat melihat dan melakukan kajian dari data yang ada mengenai informasi kajian tahun 2012 soal kekurangan aspek dari keuangan dan ekonomi. Menurutnya, kondisi hari ini sangat jauh berbeda. Apalagi, dari segi sumber ekonomi dan PAD Kabu- patn Subang juga banyak berasal dari wilayah Pantura.

“Apapun hasilnya akan terima, tapi objektif, yang penting tidak ada aspekaspek politis yang bisa sampai mempengaruhi. Harus objektif, juga bicara soal keuangan dan aspek ekonomi, tentu PAD Subang juga banyak bersumber dari wilayah Pantura, sumber dan potensi ekonomi juga sangat besar di sini. Lalu juga data terdahulu bila mana dinilai kurang, kondisinya berbeda dengan saat ini. Apalagi jika melihat keberadaan Pelabuhan Patimban serta melihat data-data ekonomi mikro dan makro serta prediksi dalam beberapa tahun ke depan, data itu juga harus dilihat,” imbuhnya.

Soroti Aspek Ekonomi dan Keuangan

Ia juga menilai Kabupaten Subang Utara juga secara kelayakan baik ditinjau dari aspek kependudukan, wilayah, ekonomi, keuangan dan potensi daerah telah memenuhi. “Bisa dilihat dari wilayah, jika melihat batas alam, jumlah penduduk dari Kecamatan dan apalagi melihat potensi,daerah, ekonomi dan keuangan itu kami nilai sudah terpenuhi,” jelasnya.

Konsultan dari Tim Ahli FISIP Universitas Padjajaran Dr Rahman Mulyawan menyebut, aspirasi soal pemekaran Subang Utara telah ada telah ada sejak tahun 2000. Selain itu menurut informasi dari Badan Pusat Statistik dan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sebelumnya telah dilakukan kajian pada Tahun 2012.

“Bahawasanya layak dan tidaknya pemekaran daer- ah memiliki 4 indikator penilaian. Yaitu tentang kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan,” katanya.

“Kalau saya baca penelitian terdahulu, mengapa waktu dihasilkan sebuah kesimpulan Kabupaten Pantura Subang ini disebut tidak layak, sehubungan aspek kemampuan ekonomi dan keuangan skornya dibawah rata-rata. Mudah-mudahan pada tahun 2020 ini sudah ada perubahan, sehingga ketika kami melakukan penilaian lapangan, diharapkan kekurangan seperti aspek keuangan dan ekonomi bisa terpenuhi sesuai harapan bapak-ibu semuanya,” ucapnya.

Rahmat juga mengatakan, saat ini dasar hukum dalam pelaksanaan kajian pemekaran daerah otonomi baru masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Selain itu, dalam kajian di lapangan ia juga mengakui selain 4 indikator tersebut, akan didalami data-data serta proses pengkajian lain yang tak hanya menilai dari sisi statistik semata. Ia juga menegaskan akan melakukan kajian tersebut secara objektif.

“Untuk tahun 2020, datadata yang kami dapatkan sangat positif. Kamu juga sebagai akademisi istilah- nya tidak akan melakukan pelacuran akademik. Kita akan lakukan semuanya ini bernuansa objektif, Pa Asda III juga Kabag Pemerintahan juga sudah meminta kami untuk hati-hati dalam menerjemahkan data yang diterima dan melakukanya dengan objektif,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jatimulya Din Wahidin menilai, Kabupaten Subang Utara ke depan memang layak untuk dimekarkan. Sebab ia menilai, potensi ekonomi, keuangan serta indikator mengenai pemekaran bisa terpenuhi. “Termasuk di wilayah kami potensi pertanian dan ekonomi sangat besar, jika dinilai soal kemam- puan ekonomi juga bisa memenuhi. Namun jika dikaitkan dengan, ketika Subang Utara dimekarkan, namun Kabupaten Induk jadi kurang terperhatikan atau bisa lemah itu lain hal,” ucapnya.

Progres DOB Subang Utara

Pendapat lain juga datang dari Camat Pusakajaya Drs Vino Sbriadi, ia menilai, akan sangat memungkink- an jika pemekaran bisa dilakukan dengan membentuk Kota Adminsitratif, dengan terdiri dari beberapa Kecamatan dan tak harus membagi dua Kecamatan yang ada di Subang. “Bisa ambil contoh Cimahi dengan beberapa Kecamatan, untuk jadi penyangga Patimban bisa dibentuk Kota Administratif atau Kabupaten. Nah, 5-10 tahun ke depan Kecamatan lain bisa mengikuti, kalau langsung dibagi dua bisa saja terbentur ada ketidaklayakan. Entah itu dari Kabupaten induk yang mungkin bisa melemah secara potensi ekonomi, atau ada syarat di CDOB yang kembali tak terpenuhi, tapi ini hanya pendapat, karena prinsipnya memang secara potensi ekonomi di Pantura ini juga sangat besar,” imbuhnya.

Diskusi selama hampir 2 jam setengah ini juga mengalir banyak masukan dan pendapat yang men- jadi bahan dan aspirasi dari tim Konsultan Kajian pemekaran Kabupaten Subang Utara. Hingga berakhirnya diskusi, Kon- sultan juga dalam beberapa waktu kedepan akan mulai melakukan kajian lapangan terait dengan data-data yang telah dimiliki dan kajian lapangan untuk mengkaji kelayakan Kabupaten Subang Utara menjadi Kabupaten yang mandiri.(ygi/vry)