Merasa Sudah Mampu, 3.546 Keluarga di Subang Mundur dari Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan
PROGRAM PKH: Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi bersama dengan Kadinsos H Deden Hendriana beserta Perkumpulan SDM PKH dalam acara Halal bi Halal, di Aula Dinsos, Senin (6/7). YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

Pemkab Usulkan 50.000 Penerima

SUBANG-Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang, berpotensi tembus lebih dari 116.000. Manakala usulan penambahan KPM di angka 50.000 disetujui oleh pemerintah pusat. Saat ini, tercatat ada 66.724 KPM di Subang. Pemda Subang mengusulkan penambahan penerima program PKH. DPRD Subang pun ikut mendorong penambahan tersebut agar bisa disetujui oleh pemerintah pusat.

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi mengatakan, usulan penambahan 50.000 KPM bukan berarti adanya kenaikan jumlah kemiskinan di Subang. Bukan berarti juga Pemda tidak mampu menekan angka kemiskinan, sehingga kembali mengusulkan penambahan jumlah KPM.

Ketika ditanya, apakah usulan penambahan jumlah penerima program PKH ini sekaligus mengonfirmasi kurangnya perhatian Pemda Subang dalam mensejahterakan masyarakat, kata Wabup, tidak juga seperti itu.

Baca Juga: Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 213 M untuk 73.037 Keluarga

“Tidak bisa kita berbicara rakyat miskin (bertambah, red), Pemerintah Daerah tidak sanggup (mengatasi, red),” ungkap Agus kepada Pasundan Ekspres, usai menghadiri acara Halal Bi Halal Perkumpulan SDM PKH Kabupaten Subang dengan tema “Keharmonisan Antar Sesama Manusia Potensi Pencapaian Tujuan Program Keluarga Harapan” di Aula Dinsos Subang, Senin (6/7).

Mereka yang diusulkan, kata Agus, ada di antaranya yang selama ini masyarakat yang layak mendapat bantuan PKH, tapi belum masuk terdata. “Mereka-mereka yang tidak tercover datanya, diusulkan yang sebelumnya di PKH tidak masuk. Ya itu tadi, ada yang memang layak dibantu, tapi tidak masuk datanya,” ungkapnya.

Angka Kemiskinan Meningkat ?

Ketika terjadinya penambahan jumlah KPM, kata Wabup, bisa membanggakan dan juga tidak. Membanggakan karena banyak masyarakat yang layak dibantu akhirnya mendapatkan bantuan PKH. Namun Wabup tidak menjelaskan apa yang tidak membanggakannya. “Tentu saja ini PR, bangga dan tidak bangga, tentu saja dalam kondisi seperti ini. Tapi kan urusan rakyat miskin dan anak-anak terlantar urusan negara, urusan kita bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Subang, H Narca Sukanda mengatakan, akan mendorong agar usulan penambahan penerima KPM tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat. “Kami akan dorong penambahan penerima KPM baru tersebut bisa disetujui,” kata politisi PDIP itu.

Dia mengharapkan adanya sinergitas semua pihak untuk melayani masyarakat, khususnya dalam hal ini mengenai kesejahteraan. Narca mengapresiasi selama ini ada komitmen untuk melayani masyarakat.

Sementara itu, meskipun saat ini tengah mengusulkan penambahan masyarakat penerima program PKH, ada juga kini penerima yang mengundurkan diri karena menganggap dirinya sudah sejahtera. Dinas Sosial Kabupaten Subang mencatat ada 3.546 KPM yang melepaskan diri dari program tersebut. Atau istilahnya graduasi mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, H Deden Hendriana. Menurutnya, terjadinya graduasi mandiri ini salah satunya sebagai keberhasilan pendamping PKH yang mendorong keluarga KPM menjadi mandiri.

Ketua Perkumpulan SDM PKH Kabupaten Subang, Entin Albar mengatakan, keberhasilan bukan hanya adanya graduasi mandiri saja. Pendamping PKH juga mampu mendorong peningkatkan angka melanjutkan sekolah sehingga wajardikdas dapat tercapai.
Termasuk juga keberhasilan pendampingan ibu hamil dan melahirkan. “Sehingga menciptakan generasi yang berpotenasi dan sehat,” ungkapnya.

Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Subang.(ysp/vry)

Data PKH di Subang

– Tercatat 66.273 penerima PKH
– Sebanyak 3.546 secara sukarela melepaskan diri dari PKH
– Kini tengah mengusulkan 50.000 penerima baru
– Wabup bantah adanya penambahan kemiskinan
– Ketua DPRD bantu usulan penerima baru disetujui pemerintah pusat