Amdal 26 Kilometer Mulai Disusun

KONSULTASI PUBLIK: Rapat Konsultasi Publik soal Amdal pembangunan dan pengoperasian Jalur Kereta Api yang melibatkan Kecamatan Tambakdahan, Pamanukan, Pusakajaya dan Pusakanagara. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menggelar Konsultasi Publik, dalam rangka penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan dan pengoperasian Jalur Kereta Api Akses Pelabuhan Patimban di Aula Desa Bojong Tengah, Rabu (2/10).
Kasi Pengembangan Jaringan Dirjen Perkeretapian Kemenhub Awang Meindra menuturkan, kegiatan Konsultasi Publik ini dilakukan untuk memperoleh izin lingkungan. Dengan konsultasi ini, diharapkan, adanya masukan-masukan dari public dan masyarakat yang terdampak nanti mengenai beragam potensi dan dampak lingkungan yang terjadi.

“Kemungkinan penyusunan Amdal ini akan berlangsung hingga bulan Desember, akhir tahun ini. Akan terus kita susun dan analisis dampak-dampak lingkungannya,” kata Awang.

Secara umum kata Awang, Rel kereta ini akan melintasi wilayah 15 desa dari 7 Kecamatan. Nantinya jalur kereta api ini akan dibangun kurang lebih sepanjang 28 Km. “Untuk dari Pagaden Baru sampai ke Patimban itu ada 28 Km, tapi yang 2 Km itu karena di backup area masuknya Amdal Pelabuhan. Nah kita akan analisis yang 26 Km itu,” ucapnya.

Sementara itu, Lamidi dari Konsultan Puskotling Indonesia yang menggarap Amdal menyebut, kegiatan konsultasi ini dilakukan meliputi beberapa seperti pengumuman rencana kegiatan.

Penjelasan prakiraan dampak yang akan muncul serta penerimaan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
“Kita umumkan akan ada pekerjaan untuk pembangunan dan pengoperasian kereta api, juga kita jelaskan dampak-dampak yang kiranya akan muncul,” jelasnya.

Lamidi juga menyebut, pihaknya juga akan menganalisis dampak serta potensi yang muncul dari mulai tahap pra konstruksi, kontruksi hingga tahap operasi. “Dampak sosial ekonomi juga lingkungan jadi bahan masukan untuk kami. Termasuk seperti gangguan timbulnya getaran, kualitas air, kesempatan kerja misalnya,” ucapnya.

Lalu, Pemerhati lingkungan dari Masyarakat Peduli Alam Subang (Mapas) Ade Wahyudin mengatakan, berharap konsultasi publik mengenai kereta api ini juga memperhatikan dampak mengenai sawah teknis. Sebab kata Ade, Subang merupakan daerah produksi pangan ke tiga di Jawa Barat dan ke lima nasional. Sehingga, jika tadi dikatakan nanti akan ada pembebasan lahan untuk jalur kereta api, termasuk nanti tol akan mengurangi.
“Subang juga harus punya Perda atau aturan untuk melindungi sawah abadi, atau ketika lahan yang ada terdampak, harus ada konversi seperti dulu terjaid untuk sebuah perusahaan swasta,” ucap Ade.

BACA JUGA:  Bupati Ultimatum Pemenang Tender Kirmir, Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi

Meski begitu, dampak lingkungan, dampak ekonomi juga sosial harus menjadi perhatian dan rekomendasi kedepannya. “Potensi konflik social juga pasti ada, termasuk juga soal lingkungan, itu harus jadi perhatian,” jelasnya.

Masukan-masukan dan pendapat juga dating dari unsur aparatur desa, tokoh masyarakat maupun para petani. Pasca konsultasi publik, dipilih beberapa perwakilan untuk ikut dalam siding Komisi Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.

Kegiatan Konsultasi Publik ini turut dihadiri Camat Pusakanagara, Pamanukan, Tambakdahan serta Pusakajaya, Kepala Desa Rancaudik, Bongas, Bojong Tengah, Pusakajaya, Pusakaratu, Gempol, Kalentambo dan Patimban, Aktivis Lingkungan, Muspika Kecamatan Pusakajaya, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa.(ygi/vry)