Bupati Evaluasi Kinerja Dinas, sebelum 31 Januari Utang Dibayar

SUBANG-Bupati Subang, H Ruhimat komitmen akan membayar utang ke pihak ketiga atas pekerjaan di tahun 2019 maksimal pada 31 Januari 2020. Utang sebesar Rp43 miliar akan dibayar melalui perubahan anggaran parsial pada 11 dinas.
“Sebelum 31 Januari sudah bisa kita bayar,” ujarnya.

Dengan melalui perubahan anggaran parsial tersebut tanpa perlu persetujuan DPRD Subang. Pemda hanya cukup memberitahukan akan dilakukan perubahan anggaran parsial pada pimpinan DPRD Subang. Meski begitu, kata dia, tetap akan melakukan komunikasi yang baik dengan pimpinan DPRD. “Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri kita hanya cukup memberitahukan ke pimpinan DPRD,” ujarnya.

Pembayaran utang melalui perubahan anggaran parsial berdasarkan Permendagri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Dia mengatakan, untuk membayar utang tersebut menggunakan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk dana tak terduga tahun 2020 sebesar Rp30 miliar. Kemudian ada pengurangan belanja tidak langsung sebesar Rp13 miliar. “Yang tadinya dialokasi untuk dana tak terduga akan dialokasikan ke dana pembayaran utang,” ujarnya.

Ruhimat menyebut, biasanya dana tak terduga dalam setahunnya dianggarkan sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, atas kejadian tunda bayar ini, Bupati langsung mengumpulkan seluruh kepala dinas dan camat di ruang rapat bupati. Dia melakukan evaluasi agar agar kejadian ini tidak terulang lagi.

“Tadi saya tegaskan, mereka jadi kepala dinas itu sudah lebih dari 10 tahun. Di periode saya tidak mau lagi terjadi seperti itu di tahun depan. Insya Allah ini akan jadi pelajaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi mengatakan, utang Pemda yang harus dibayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp43 miliar tersebut tersebar di 11 dinas. Sebanyak 11 dinas yang dimaksud Wabup, antara lain PUPR, Disdikbud, Bapenda, Disparpora, DPKP, Disdukcapil, Diperta, Dinsos, Dinkes, Diskominfo dan termasuk Setda.

BACA JUGA:  Ini yang Dilakukan Bupati Anne dan Wabup Aming Sejak Dilantik

Dia mengatakan, penyebab penundaan pembayaran ini karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan adanya ketidaktercapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor eksternal karena ada penundaan pembayaran dari pusat sebesar Rp54 miliar di triwulan ke-4 2019.

“Sejujur-jurunya ada (faktor internal pemda), pertama ketidaktercapaian PAD. Kita akui, kalau PAD-nya mencapai target misalkan PBB, itu kan tidak mencapai target,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Sumasna menuturkan, perubahan anggaran parsial disarankan untuk belanja tak terduga dan belanja tidak langsung. “Sehingga untuk dinas ada tambahan anggaran sesuai dengan jumlah yang belum terbayar,” ujarnya.

Dia mengatakan, belanja yang digeser hanya pengurangan untuk belanja tak terduga dan belanja tidak langsung. Jadi tidak ada kegiatan yang hilang. “Yang harusnya digeser di luar belanja program, mudah-mudahan tidak menganggu perencaaan kegiatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Subang, Hj Elita Budiarti mempersilahkan Pemda dengan jalannya untuk melakukan perubahan anggaran parsial. Asalkan tidak melanggar aturan dan tidak merugikan pihak ketiga. Namun Elita berpendapat pembayaran utang itu baiknya melalui perubahan APBD 2020 saja.

“Perubahan parsial atau apapun solusi terbaik menurut eksekutif itu lakukan sesuai aturan. Cari referensinya tertulis jangan lisan,” ujarnya.

Elita pun tetap mempertanyakan, apakah diperbolehkan menggunakan perubahan parsial dengan hanya memberitahukan ke Pimpinan DPRD dengan kriteria menggunakan dana tidak terduga yang diakibatkan oleh adanya kelalaian dan lambatnya eksekutif berkordinasi dengan pimpinan DPRD.

“Karena sesungguhnya kalau cepat tanggap sudah selesai persoalannya dengan dimasukkan ke dalam APBD 2020 sesuai PP 12 tahun 2019,” ujarnya.

Elita menyebut, seharusnya 1 Januari atau awal Januari hari kerja 2020 sudah diterbitkan surat pengakuan tunggakan kepada pihak ketiga, sehingga para pengusaha menjadi mempunyai kepastian.
Ketua DPD Golkar itu menyebut, penundaan bayar merupakan hal yang banyak terjadi dan merupakan persoalan sederhana, jika eksekutif cepat berkordinasi dengan DPRD. Bukan memberitahukan ke DPRD setelah terjadi persilangan pendapat di masyarakat dan setelah evalusi APBD 2020 selesai.

BACA JUGA:  Komarudin Kepala Desa Terpilih Wantilan, Siap Pelopori Desa Berbasis Teknologi

“Pemda jangan berkelit-kelit alasan atas kejadian tunda bayar ini. Dia meminta Pemda mengakui saja pengelolaan keuangannya jelek dan tidak akan terjadi lagi di tahun depan,” katanya.

Terpisah, pengamat hukum Endang Supriadi SH MH mengatakan, tidak menjadi persoalan Pemda Subang membayar utang ke pihak ketiga melalui perubahan anggaran parsial yang dananya dari anggaran tak terduga. Anggaran tak terduga digunakan ketika ada sesuatu yang mendesak. Membayar utang ke pihak ketiga dikatakan mendesak untuk dilakukan.

“Perubahan parsial itu sah-sah saja karena ada payung hukumnya berupa SK Bupati tentang pengakuan utang,” ujarnya.
Dia mengingatkan Pemda agar tidak gegabah dalam dalam melakukan perubahan anggaran parsial. Tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Persoalan penundaan pembayaran ini menjadi gaduh, kata dia, karena ada keterlambatan dari Pemda yang tidak mengantisipasi secara cepat. Bupati malah tidak mengeluarkan SK pengakuan utang sesegara mungkin. Jika SK itu segera dikeluarkan, maka ada kepastian yang diperoleh oleh para pengusaha atau pihak ketiga.

Dia menuturkan, setelah dikeluarkannya Perbup No 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tanggal 26 November, semestinya segera dikeluarkan SK pengakuan utang oleh bupati.
Sementara saat ini sudah masuk tahun anggaran 2020, maka bupati pun harus segera mengeluarkan SK pengakuan utang tersebut.

“Kalau Bupati sudah memutuskan akan membayar sebelum 31 Januari maka harus segera keluar SK pengakuan utang,” ujarnya.(ysp/vry)

Utang Pemda ke Pengusaha Rp43 Miliar Tersebar di 11 Dinas

  1. PUPR
  2. Disdikbud
  3. Bapenda
  4. Disparpora
  5. DPKP
  6. Disdukcapil
  7. Diperta
  8. Dinsos
  9. Dinkes
  10. Diskominfo
  11. Setda

Penyebab Penundaan Pembayaran
– Faktor Internal
– Tidak Tercapainya PAD
– Faktor eksternal
– Penundaan Pembayaran dari Pusat sebesar Rp54 miliar di triwulan ke-4 2019

BACA JUGA:  Kinerja Buruk, Tiga BUMD di Subang Mati Suri

Solusi
Pembayaran utang melalui perubahan anggaran parsial berdasarkan Permendagri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Sumber Anggaran
Dana Tak Terduga tahun 2020 sebesar Rp 30 miliar
Pengurangan Belanja Tidak Langsung Rp13 miliar.