Desember Kejari Bakal Umumkan Tersangka Perkara BPRS

Pemkab Akan Suntik BPRS Rp2 Miliar

SUBANG-Sejumlah pejabat yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah Rp18,5 miliar untuk Program Pendanaan Kompetisi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) tahun 2007 sibuk membuka dokumen lama. Kepanikan bertambah setelah Kejari Subang melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) pada 9 Oktober lalu.

Kuat dugaan, penggeledahan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengelolaan BPRS Gotong Royong. Tapi hingga kini, Kejari Subang belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum kasus tersebut. Bupati Ruhimat bahkan menegaskan, agar penegak hukum menuntaskan kasus itu hingga terang benderang.

Program PPK IPM tersebut menjadi pintu masuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang menelusuri penyertaan modal untuk BPRS Gotong Royong Rp4,7 miliar. Demikian informasi yang dihimpun dari sejumlah pihak yang diminta keterangan oleh Kejari Subang.
Dana penyertaan modal tersebut diambil dari dana hibah PPK IPM. Kuat dugaan ada selisih anggaran dari pengembalian program PPK IPM dengan besaran dana yang dimasukkan ke kas daerah.

Mantan Ketua Satlak PPK IPM Besta Besuki, mantan pengelola program Solihin dan mantan bendahara Satlak Rahmat Effendi tidak mengungkap berapa total pengembalian dana PPK IPM. Mereka berdalih sudah lupa.

Sementara mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ahmad Sobari mengaku tidak mengetahui detil dana yang dikelola Satlak PPK IPM. Dia hanya mengetahui anggaran yang masuk ke Kas Daerah yang digunakan untuk penyertaan modal BPRS Gotong Royong.
“Saya hanya tahu setelah ada dana yang Rp4,7 M itu masuk ke kas daerah. Hal itu sah-sah saja. Tidak masalah. Kemudian juga ada penarikan bilyet giro (BG) Rp700 juta, itu juga masuk kas daerah,” ujar Ahmad beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua Satlak PPK IPM Besta Besuki mengaku sudah lupa perkara tersebut. Hanya ia membenarkan bahwa dana Rp4,7 miliar itu pengembalian dari Program Ekonomi PPK IPM. Sedangkan mantan tim monitoring dan evaluasi Agustias Amin juga mengaku sudah lupa program itu. “Itu program sudah 14 tahun lalu. Sudah banyak lupanya daripada ingetnya,” katanya kepada Pasundan Ekspres.

Sementara mantan Bendahara PPK IPM Rahmat Effendi mengatakan tidak mengetahui persis setelah anggaran itu dibagi ke sejumlah program. Apalagi kemudian proses ke penyertaan modal BPRS Gotong Royong, Rahmat menyatakan tidak terlibat. “Saya udah keburu dipindah jadi Camat. Itu program bagus. Kita berlomba dengan kabupaten lain untuk mendapatkan program itu dari Pemprov Jabar,” katanya.

BPRS Disuntik Rp2 Miliar

Sementara itu Pemkab Subang memutuskan akan menyuntikan anggaran Rp2 miliar ke BPRS Gotong Royong. Dana itu bukan dari APBD, tapi dari PT. Subang Sejahtera (SS). Lebih jauh, dana dari PT SS itu bersumber dari Partisipasi Interest (PI) atau bagi hasil keuntungan dari Pertamina Offshore North West Java (ONWJ).

Kepastian penyelamatan BPR Syariah Gotong Royong diungkapkan Wakil Bupati Agus Masykur, Selasa (12/11) lalu. Menurutnya, penyelamatan BPRS juga sama dengan menyelamatkan harga diri pemerintahan. Jangan sampai pemerintahan Jimat-Akur dianggap tidak mampu membenahi, lalu bangkrut.

“Gerbong (BPR) ini kita harus selamatkan, kita alokasikan Rp2 miliar untuk BPRS. Diambil dari PT. SS. Jangan sampai kami dikenang mematikan BUMD. Dibentuk di periode lalu, mati di periode kami. Ini kan uang rakyat,” ujar Agus.

Sebelumnya, upaya penyelamatan BPRS juga dilakukan dengan cara menawarkan saham ke pihak swasta. Tapi negosiasi tidak berlanjut. Terbentur aturan BUMD. Pembahasan BPRS sempat dipimpin langsung oleh Agus Masykur pada 1 November lalu di rumah dinasnya. Sejumlah pihak diundang, di bawah koordinasi Bagian Ekonomi.

Sementara untuk menjamin agar BPRS tidak dibekukan, pihak swasta sudah menyuntikan dana sebesar Rp3 miliar ke BPRS Gotong Royong. “Dari swasta dikembalikan. Karena ini kan BUMD, kita harus tetap menguasai saham mayoritas. Kalau ada swasta saham nanti berkurang. Bisa jadi kepemilikan bukan pemerintah daerah nantinya,” tambah Agus.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Lutfi Isror Alfarobi mengingatkan, bahwa seharusnya upaya penyuntikan anggaran ke BPRS Gotong Royong tersebut disampaikan ke DPRD. Apalagi menurutnnya, proses pengalihan dana PI ke PT. SS juga bermasalah.

“Itu harusnya disampaikan ke kami, DPRD. Apalagi diambil dari PT SS. Itu PI juga bermasalah, seharusnya masuk dulu ke kas daerah. Ini kan tidak, dana sebesar $400 ribu atau sekitar Rp6,5 miliar langsung dikelola PT. SS. Itu jelas menyalahi,” ungkap Lutfi.
Seperti diketahui, status BPRS Gotong Royong saat ini dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kondisi keuangan tidak sehat. Tingkat kredit macet mencapai 52 persen. Selain itu, Kejari Subang masih melakukan penyelidikan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan BUMD itu.

Kejari Pastikan Konsentrasi

Kepala Kejaksaan Negeri Subang M. Ihsan mengatakan, mengenai perkara BPRS Gotong Royong menjadi konsentrasi pihaknya dalam penuntasan kasus tersebut. Pada perkara tersebut, tim pidsus Kejari Subang sudah melakukan pemanggilan saksi- saksi yang terlibat. Bahkan melakukan penggeledahan di dua tempat, yaitu Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) dan PT BPR Syariah tersebut. Pihaknya tidak mau gegabah dalam perkara BPRS. “Butuh waktu yang agak lama, dikarenakan kami juga sedang menunggu proses penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari dugaan korupsi di BPRS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Menurut Ihsan, penggeledahan adalah salah satu cara mendapatakan dokumen untuk keperluan penyidikan. Pada perkara BPRS, pihaknya sudah menemukan adanya unsur pidananya, sehingga sudah menetapkan penyidikan. “Berarti sudah ada orang yang bertanggung jawab terhadap perkara tersebut dan ada unsur pidananya,” ujarnya.

Dijelaskan Ihsan, pihaknya menargetkan akan ada penetapan tersangka perkara BPRS tersebut di akhir tahun 2019. “Ini akan kita umumkan tersangkanya Desember 2019. Perkara BPRS menjadi konsentrasi kami untuk penuntasan perkara di akhir tahun ini,” ungkapnya.

Ihsan juga mengingatkan kepada jaksa-jaksa di Kejari Subang jangan meminta proyek ataupun sesuatu kepada pihak pemerintah daerah. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, jaksa jangan pernah meminta apapun. “Saya imbau terus mereka para jaksa agar jangan meminta proyek ataupun sesuatu ke Pemerintah Daerah Kabupaten Subang,” tegasnya.(man/ygo/vry)