Dilaporkan ke Polisi, Kepala Desa Tanggulun Barat: Saya Kooperatif

Desa Tanggulun Barat
Wawan, Kepala Desa Tanggulun Barat

SUBANG-Kepala Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati, Wawan menyatakan siap kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, setelah mengetahui dirinya dilaporkan masyarakat pada pihak yang berwajib.

Saat ditemui diruang kerjanya, Kepala Desa Tanggulun Barat Wawan menjelaskan ikhwal status dirinya sebagai terlapor, Kamis (23/7).

“Itu sudah konsekuensi logis saya sebagai pemimpin. Jika pihak kepolisisan memanggil untuk memintai keterangan, saya akan siap dan kooperatif. Sebagai warga negara Indonesia, saya taat dan patuh pada hukum,” ungkapnya.

Baca Juga: Gelapkan Mobil Rental, Pasutri Asal Desa Sukamaju Dilaporkan Pengusaha Rental

Wawan juga menganggap, pelaporan salah satu warganya tersebut merupakan hal yang wajar. Sebagai pemimpin, Wawan mengakui tidak bisa jika harus membuat semua warganya senang. Pro kontra di tengah masyarakat juga dia anggap biasa di ruang demokrasi.

Dilaporkan oleh BPD setempat

Sebelumnya Wawan, dilaporkan oleh BPD Desa Tanggulun Barat kepada Polres Subang. Pada surat tanda terima laporan pengaduan yang dikeluarkan Polres Subang, tertulis bahwa pelapor atas nama Data Supriatna, dan laporannya diterima langsung oleh Kanit SPKT III Aiptu Agus Awaludin.

Mewakili pelapor, Ketua BPD Desa Tanggulun Barat H. Ali Akbar, mengatakan, laporannya tersebut prihal adanya indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan adanya penyelewengan anggaran desa oleh oknum kepala desa.

Laporan Dugaan penyelewengan wewenang tersebut adalah dengan adanya pemotongan gaji beberapa perangkat desa Tanggulun Barat tahun 2019 sebesar Rp4.400.000.

Kemudian dugaan penyelewengan anggaran anggaran Banprov 2019. Pada pengajuan anggaran Banprov tersebut ada pembangunan pos yang tidak dilaksanakan pembangunannya dan sampai hari ini diduga belum dibuatkan SPJ.

Pelaksanaan pembangunan GOR dari anggaran Dana Desa thn 2019 diduga pembangunannya tidak sesuai dengan RAB pengajuan, juga pelaksanaan pekerjaannya diborong oleh pendamping desa dan sampai saat ini diduga belum di SPJ kan.

BACA JUGA:  Fakta Baru Pembunuhan di Jalancagak, Korban Diduga Dibunuh di Kamar Tidur

“Kami hanya melakukan fungsi kami sebagai lembaga BPD di Desa Tanggulun Barat, kami hanya ingin desa kami lebih maju dalam semua hal, baik dalam pembangunan maupun dalam peningkatan SDM. Kami ingin ada transparansi anggaran, biar kami dan semua masyarakat bisa sama-sama mengawasinya,” katanya.

Pelaksanaan pembangunan di desa tersebut terindikasi tidak melibatkan pihak TPK, sehingga membuat saudara Asep sebagai ketua LPM mengundurkan diri dari LPM. “Saya mengundurkan diri dari LPM karena saya takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Selama ini apapun selalu diatur oleh Kepala Desa,” ungkap Asep mantan Ketua LPM Desa Tanggulun Barat.

Dalam penyampaian Pelaporan ke Polres tersebut mereka melampirkan Bukti berita acara BPD, Pernyataan tertulis dari Salah satu peranfkat Desa yang honornya dipotong. Rekaman pembicaraan pernyataan dari salah seorang perangkat yang honornya dipotong, Bukti pengajuan Banprov 2019, Bukti pengajuan Dana Desa 2019 dan beberapa dokumen lainnya.(idr/ysp/vry)