Disebut Bank Gagal, Pemkab Usulkan Pembubaran BPRS Gotong Royong Subang

BPRS Gotong Royong Subang
RAPAT PARIPURNA: Suasana sidang paripurna terkait usulan eksekutif dibuatkannya Raperda Pencabutan PT. BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang. INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

LPS Siapkan Proses Pembayaran Nasabah

SUBANG-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang. Bupati Subang H. Ruhimat mengusulkan Raperda Pencabutan BPRS Gotong Royong ke DPRD Kabupaten Subang, Selasa (18/8).

Usulan Raperda tersebut ditulis dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Subang, Agus Masykur pada sidang paripurna yang digelar oleh DRPD Kabupaten Subang.

Bupati H. Ruhimat dalam nota pengantarnya menyebut beberapa pertimbangan yang mengharuskan segera membubarkan BUMD ini. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memutuskan bahwa BPRS merupakan bank yang gagal.
“Atas dasar pertimbangan itu, maka kami mengusulkan Raperda pencabutan PT BPRS,” ujar Wakil Bupati Subang, Agus Masykur saat membacakan nota pengantar yang ditulis Bupati.

Belum memastikan berapa kerugian nasabah

Usai menjalani sidang paripurna, pada awak media Agus Masykur menjelaskan jika dirinya mengaku belum memastikan berapa kerugian nasabah dari BPRS hingga dicabut izin usahanya oleh OJK pada 5 juni 2020. “Kalau angkanya saya belum tahu pasti, dan persoalan-persoalan tekhnisnya lainnya saya belum tau,” jelasnya.

Sementara itu, LPS diketahui telah menyiapkan proses pembayaran klaim simpanan dan likuidasi PT BPRS Gotong Royong. Sekertaris LPS Muhamad Yusron menyampaikan, pembayaran klaim simpanan nasabah BPRS Gotong Royong sedang dipastikan. “Dalam rangka pembayaran klaim simpanan nasabah PT BPRS Gotong Royong, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga: LPS Cabut Kewenangan BPRS Gotong Royong

Menurut Yusron juga LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya, untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi yang dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yakni paling lambat 13 Oktober 2020 mendatang. “Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap, selama kurun waktu tersebut,” tambah Yusron.

LPS juga mengimbau agar para nasabah PT BPRS Gotong Royong tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi, untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjamin likuidasi. “Nasabah bisa melihat status pinjamannya di halaman website LPS, lps.go.id setelah LPS mengumumkan proses pembayaran PT BPRS Gotong Royong,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Subang M. Ihsan menunggu dalam perkara BPRS Gotong Royong Subang, dimana perkara tersebut sudah berstatus DIK (penyidikan). Pihaknya masih menunggu adanya penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara dugaan penyelewengan BPRS Gotong Royong Subang. “Kami masih menungu perhitungan kerugian negara dari BPKP,” ungkpanya.

Dijelaskan Ihsan, tim pidana khusus (Pidsus) pada bulan Oktober 2019 melakukan penggeledahan kepada dua tempat di terkait perkara BPRS Gotong Royong. Seperti di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang dan juga kantor BPRS Gotong Royong Subang. Pidsus membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan operasional BPRS Gotong Royong dan menyegelnya.

“Tetap kita menunggu penghitungan kerugian, kita serius dalam perkara ini bahkan sudah dilakukan penggeledahan pada tahun 2019 yang lalu,” tegasnya.(idr/vry)

Jejak BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang

- Bappeda menerima dana PPK-IPM tahun 2007 Rp18,59 miliar
- Dibentuk Satlak PPK-IPM dipimin Besta Besuki 
- Dana digunakan untuk program pendidikan dan daya beli 
- Ada sisi dana Bidang Ekonomi digunakan untuk menidirkan BPRS Gotong Royong, dimasukan ke kas daerah 
- Dana Rp4,75 miliar untuk penyertaan modal BPRS 
- Kejaksaan menelusuri aliran dana penyertan modal BPRS 
- 9 Oktober 2019 Kejari melakukan penggeledahan ke BKAD 
- 15 Oktober 2019 Kejakasaan menyatakan adda tindakan melawan hukum di BPRS Gotong Royong 
- Januari 2020 Kejari mengantongi lebih dari dua calon tersangka 
- Pada status penyidikan, diindikasikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang karena banyak transfer uang melalui rekening 
- Kejaksaan curigai satu dari beberapa nomor rekening, yang diduga ada TPPU 
- Kejaksaan masih tunggu penghitungan dari PPATK mengenai kerugian negara 
- 5 Juni 2020 OJK membubarkan badan hukum PT. BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang dan telah dibentuk Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang (Dalam Likuidasi)
- 18 Agustus 2020 Pemkab Subang mengusulkan Raperda Pembubaran BPRS Gotong Royong kepada DPRD