DPRD Laporkan Dugaan Penyimpangan BOK Puskemas Ke Tipikor

Ujang Sumarna Ketua Komisi IV DPRD Subang.

SUBANG-DPRD Kabupaten Subang melaporkan dugaan penyimpangan SPJ fiktif ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Subang. Dugaan kasus tersebut, merupakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dipergunakan Puskemas Pagaden Barat tahun 2019.

Ketua Komisi IV DPRD Subang Ujang Sumarna mengatakan benar, pihaknya sudah melaporkan permasalahan dan dugaan penyimpangan yang dilakukan salah satu puskemas di Kabupaten Subang ke Unit Tipikor Polres Subang. Komisi IV DPRD Subang melaporkan Puskemas Pagaden Barat, yang diduga melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan dana BOK senilai Rp630 juta.

“Kita sidak ke sana. Setelah menanyakan ke bendahara dan ditelusuri barulah ditemukan penyimpangan dana BOK, yang bersumber dari APBN tersebut senilai Rp630 juta,” ujarnya
Dana BOK, Ujang Sumarna menuturkan, merupakan program dari Kementerian Kesehatan senilai Rp700 juta untuk program puskemas. Ujang menyayangkan jika benar disalahgunakan Puskemas Pagaden Barat, yang hanya diterapkan Rp70 juta saja.

Sedangkan Rp630 juta digunakan untuk pembangunan dan akreditasi puskemas. “Bangunannya ada, dan mereka ikut akreditasi, namun itu masuk penyimpangan makanya kita laporkan,” kata Ujang.

Dijelaskan Sumarna, BOK puskesmas adalah bantuan untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen puskemas, yang meliputi transport lokal, perjalanan kader, perjalanan peserta rapat, perjalanan petugas kesehatan, perjalanan dinas dalam, pembelian barang seperti alat tulis kantor. Tidak bisa digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan gedung.

“Jika dilihat dari fungsi dan manfaat BOK itu sendiri, digunakan untuk transport tenaga kesehatan, operasional, manajemen, akomodasi, tapi tidak untuk pemeliharaan dan pembangunan gedung. Sementara Puskemas Pagaden Barat menggunakannya untuk gedung dan juga akreditasi. Ini menyalahi aturan,” jelasnya.

Kini, pihaknya menunggu tindak lanjut dari proses hukum yang berlaku. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan diadili di pengadilan. “Ini sangat merugikan. Kami dari Komisi IV DPRD Subang berharap penyelewangan ini bisa diproses tuntas,” ujarnya.

Ujang Sumarna menduga, banyak juga puskemas lainnya di Kabupaten Subang yang menyelewengkan dana BOK nya. Ujang mengimbau kepada Dinas Kesehatan agar bisa melakukan pengawasan dan pembinaan yang ketat terhadap puskemas.

“Dengan temuan ini, kita akan lakukan sidak lagi ke puskemas lainnya, karena disinyalir banyak puskemas yang melakukan penyelewangan dana BOK,” ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dr. Syamsu Riza mengatakan, puskemas yang ada di Kabupaten Subang saat ini sudah menjelmaa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga serasa memiliki kewenangan sendiri. Padahal awalnya, segala bantuan untuk puskesmas ada di Dinkes Subang.

“Dulunya kan puskemas bagian dari kita, baik bantuan apapun untuk puskemas kita mengetahuinya. Nah, karena sekarang menjadi BLUD dan kewenangannya sendiri, kita tidak bisa mengontrol mereka,” katanya.

Mengenai dugaan penyimpangan dana BOK di Pagaden Barat, pihaknya sudah mengetahuinya. Dugaan penyimpangan dana BOK tersebut terjadi pada tahun 2019 yang lalu.

Pihaknya sudah meminta kepada puskemas agar berhati-hati dalam penggunaan bantuan. Namun itu tadi, mereka mempunyai kewenanangan sendiri.

Apalagi untuk bantuan-bantuan langsung dari Kementrian Kesehatan ke puskemas. “Bantuan ke merkea langsung dari pusat ke rekening puskemas, kita sudah mewanti-wanti, adapun dugaan penyimpangan BOK tersebut terjadi pada tahun 2019,” ujarnya.

Dijelaskan dr Syamsu, laporan DPRD Subang ke Tipikor Polres Subang mengenai dugaan penyimpangan dana BOK Puskesmas Pagaden Barat, pihaknya mendukung dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. “Kita serahkan kepada pihak kepolisian penanganannya,” tandasnya.(ygo/vry)

BOK Puskesmas
untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen puskemas

Transport lokal
Perjalanan kader
Perjalanan peserta rapat
Perjalanan petugas kesehatan
Perjalanan dinas dalam
Pembelian barang alat tulis kantor

Dugaan Penyimpangan Puskesmas Pagaden Barat

Dana BOK dari Kementerian Kesehatan senilai Rp700 juta untuk Program Puskemas.
Puskemas Pagaden Barat, hanya menerapkan Rp70 juta saja.
Sedangkan Rp630 juta digunakan untuk pembangunan dan akreditasi puskemas.