SUBANG-Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat mempertanyakan kepedulian Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terhadap SMA/SMK swasta. FKSS SMA heran mengapa se SMA/SMK negeri digratiskan SPP untuk tahun 2020.
“Kalau SMA/SMK digratiskan SPP, sementara kita hanya mendapat kenaikan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebesar Rp50 ribu per tahun,” ungkap Sekretaris Jendral FKSS Jawa Barat, Suhaerudin kepada Pasundan Ekspres.
Dia mengatakan, dana BPMU yang diberikan pemprov Jawa Barat terhadap swasta sebesar Rp500 ribu di tahun 2019 ini. Untuk tahun depan menjadi Rp550 ribu.
“Memang kami bukan sekolah milik pemerintah, tapi perlakuan semestinya harus adil. Kami sama-sama mendidik anak bangsa,” ujarnya.
Baca Juga:Malam BertasbihSerap Aspirasi, Endang Lesehan Bersama Warga
Suhaerudin mengatakan, kebijakan memberikan menggratiskan SPP untuk SMA/SMK negeri ini akan semakin menyulitkan sekolah swasta mendapatkan siswa. “Tentunya masyarakat akan berusaha untuk masuk negeri karena gratis SPP,” ujarnya.
Dia mengatakan, keresahan sekolah swasta akan dukungan dari pemerintah provinsi pun diawali dari peralihan gubernur dari Ahmad Heryawan ke Ridwan Kamil. Pada tahun 2018, dana BPMU yang biasanya Rp500 ribu menjadi Rp273 ribu.
“Dana BPMU yang Rp500 ribu itu cair per semester, satu semester cair Rp250 ribu. Nah yang tahun 2018 ini, semester pertama tidak ada masalah. Tapi di semester dua hanya cair Rp23 ribu,” ujarnya.
FKSS Jawa Barat sendiri meminta dukungan dari Komisi V DPRD Jawa Barat agar kedepan sekolah swasta mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi.
“Dengan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi berarti turut memajukan sekolah swasta. Kami pun selama ini berusaha untuk meningkatkan kualitas,” katanya.(ysp/ded)