HMI Jawa Barat Lakukan Gerakan “AwasiBersama”

Oleh: Dzaki, Ketua Umum HMI cabang Cianjur

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia di bulan maret bukan hanya menyerang aspek Kesehatan Indonesia tetapi sudah menyerang aspek ekonomi, sosial, budaya dan segala aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sudah lebih dari 3 bulan pandemic ini menyerang Indonesia, dan Pemerintah sebagai leading sector dalam penyelengaraan pemerintahan, khususnya untuk mengatasi pandemic ini tidak berkerja dengan maksimal, dari mulai lambatnya penanganan, kebijakan yang dikerluakan, dan kinerja pemerintah yang jauh dari kata ideal dalam bekerja. Berbagai persoalan muncul di masyasrakat, seperti pendataan Non DTKS yang tidak sesuai dengan ajuan masyrakat, miskoordinasi antar-instasi dan level pemerintah dari daerah sampai pusat, bantuan yang tidak tidak tepat sasaran, transparansi anggaran pemerintah di tinggkat daerah yang tidak transparan, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, dan lain sebagainya.

Atas dasar tersebut HMI Jawa Barat melakukan Gerakan “AwasiBersama” mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan Gerakan Pengawasan terhadap setiap kebijakan, dan kinerja pemerintah, dan optimalisasi anggaran yang begitu besar untuk penanganan pandemi ini, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik dalam situasi pandemi ini bisa berjalan dengan baik dan ideal, serta anggaran dalam penanganan pandemic ini terhindar dari tindak pidana korupsi. Dengan harapan pendemi ini bisa cepat selesai dan meminimalisir dampak pandemi ini bagi masayrakat khususnya.

Alhamdulilah, Gerakan “Awasi Bersama” HMI Jawa Barat sudah mebuat sebuah system pengawasan dengan metode digital, yaitu diluncurkan Website (awasibersama.com). sehingga Gerakan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelengaraan pemerintahan dalam situasi pendemi seperti ini terhindar dari Maladministrasi dan tindak pidana korupsi. website ini memiliki 4 fiture utama:

1. fiture pengaduan/laporan indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat dalam pelayanan publik, dimana kader HMI dan masyarakat bisa berpartisipasi memberikan informasi indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan dilapangan.
2. fiture pelapora/pengaduan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang terlibat dalam pelayanan publik. Kader HMI dan masyarakat bisa berpartisipasi memberikan informasi indikasi Maladministrasi yang ditemukan dilapangan.
3. fiture aspirasi masyrakat masyarakat, dimana kader HMI dan masyrakat bisa memberikan aspirasinya, baik kritik maupun saran terhadap kebijakan pemerintah, kinerja pemerintah, dan berbagai hal lainnya dalam penyelengaraan pemerintahan, dalam aspek semua kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu sektor Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya.

BACA JUGA:  Weleh-weleh, Lahan Pemakaman Khusus Covid-19 di Subang Tak Terpakai Sama Sekali

4. fiture edukasi. Fiture ini akan memberikan informasi edukasi terhadap konten konten yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warganegara, kewajiban pemerintah serta tugas dan fungsinya, dan berbagai hal lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
setiap 10 hari sekali kita akan rutin menyampaikan rilis hasil aduan dengan analisa kami, dan kita akan menindaklanjuti setiap indikasi tindak pidana korupsi ke Lembaga hukum yang berwenang, dalam hal ini KPK, kejaksaan, kepolisian. Untuk indikasi mal administrasi kita akan menidndaklanjuti kepada Lembaga Ombusman sebagai lemabaga yang berwenang untuk memberikan sanksi. Untuk aspirasi kita akan sampaikan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislative disetiap tingkatan (pusat/daerah) sesuai dengan kewenangan dan wilayah kejadian.

Dengan Gerakan “AwasiBersama” dan metode digital yang kami buat yaitu awasibersama.com kami berharap: