Industri Ancam Lahan Pertanian , Bisa Berdampak pada Produksi Padi

DIPERTAHANKAN: Lahan pertanian di Subang harus tetap dipertahankan seiring dengan perkembangan industri. YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Lahan pertanian terancam terus berkurang. Hal ini seiring dengan perkembangan industri yang kian pesat di Kabupaten Subang. Berbagai perusahaan dan pembangunan perumahan menjadi momok menakutkan yang dapat menggerus lahan pertanian.

Jika lahan pertanian di Subang seluas 84.570 hektare pada tahun 2018 tidak dipertahankan, ke depan sektor pertanian bukan lagi yang dibanggakan oleh Subang.

Hasil pencapaian produksi padi yang mencapai 1,3 juta ton pada tahun 2018, diharapkan tetap bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Alih fungsi lahan pertania akan berdampak pada berkurangnya produksi pertanian.

Akademisi Politeknik Negeri Subang, Enceng Sobari menuturkan, perlu upaya perlindungan lahan pertanian melalui kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan dibentuknya peraturan yang bisa membantu para pemilik tanah atau petani agar tetap mempertahankan lahan pertaniannya dari serangan industrilisasi.

“Hal ini perlu juga dilihat dari sisi produktifitas lahan tersebu. Untuk lahan yang profuktif jangan diganggu atau malah dirubah menjadi industri begitu sebaliknya,” jelas Enceng kepada Pasundan Ekspres, Kamis (17/1).

Dia mengatakan, jika petani sengaja menjual karena kebutuhan hidup, pemerintah harus menyelamatkan lahan-lahan produktif tersebut. “Pemerintah mencari solusi atau mengganti agar lahan produktif tidak djual ke swasta atau pemilik industry,” ujarnya.

Enceng menjelaskan, lahan produktif yang sudah dirubah menjadi tempat industri dapat mengakibatkan merosotnya produksi pertanian. Jika terjadi pada semua daerah dapat menyebabkan swasebada atau peningkatan hasil pertanian menjadi lumpuh.

Memang saat ini, kata dia, tidak bisa menolak industrilisasi karena merupakan konsekuensi perkembangan zaman. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengaturan dan pemilihan yang tepat untuk industri jangan asal membangun apalagi dilahan yang produktif.

“Kebijakan pemerintah perlu memilih industri yang boleh dan masuk ke wilayah tertentu itu disesuaikan dengan potensi wilayah itu. Sehingga tidak ada istilah dirugikan adanya industry, tetapi diharapkan malah berkembang dengan adanya industri tanpa menghilangkan lahan produktifnya,” paparnya.

BACA JUGA:  BBPTP Siapkan Benih 1,7 Juta Kg

Sementara itu, Kabid Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Asep Heryana mengatakan, upaya untuk mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi dengan mengupayakan agar dibuat Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perda tersebut mengatur tentang komitmen antara pemilik lahan pertanian dengan pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan lahan pertanian. Kalaupun dilakukan proses jual beli, lahan tersebut tetap diperuntukan bagi pertanian.
“Nanti ada kesepakatan atau perjanjian antara pemilik lahan dengan pemerintah bahwa lahan ini tidak akan dialihfungsikan,” unglap Asep kepada Pasundan Ekspres.

Saat ini luas lahan pertanian di Kabupaten Subang berdasarkan data dinas pertanian pada tahun 2018 seluas 84.570 hektar. Dengan luas lahan tersebut menghasilkan 1.365.438 ton padi di tahun 2018.

Dengan adanya aturan tersebut, perlu adanya penegasan luas lahan yang harus dipertahankan. Asep menyebutkan, ketika lahan pertanian beralih fungsi secara otomatis akan mengurangi angka produksi padi di Kabupaten Subang.

Asep mengatakan, pertumbuhan industri di Subang tidak bisa dihindari berdampak pada lahan pertanian. Namun di satu sisi, jika kepentingan industri itu untuk kepentingan nasional, lahan pertanian bisa saja beralih fungsi.

“Memang dengan perkembangan industri ini tidak dipungkiri terjadi alih fungsi lahan, makanya upaya kita akan membuat Perda LP2B,” ungkap Asep.

Salah satunya pembangunan pelabuhan Patimban yang berdampak pada sektor pertanian. Pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan program nasional, dampak terhadap pertanian pun tidak bisa dihindari.
“Kalau ada pelabuhan Patimban, mau tidak mau ini (lahan pertanian) pasti berkurang,” ujarnya.

Mengenai dampak pembangunan pelabuna Patimban, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (Stiesa), Gugyh Susandy menyebutkan, lahan sawah yang terkena pembebasan lahan untuk area pembangunan pelabuhan seluas 207, 33 hektar.

BACA JUGA:  Industrialisasi di Karawang Menyuburkan Para Investor, Buah dari Sistem Kapitalis

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan Pelabuhan Patimban nantinya pada tahun 2027 berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi pertanian sebanyak 1.943 ton/ha/tahun x 10 = 19.430 ton/ha atau setara dengan Rp.77.722.000/225,95 ha/tahun.

“Itu dengan asumsi tingkat produksi padi statis/tahun dan harga Gabah Kering Rp.4.000/kg,” ungkapnya.
Lahan sawah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Patimban, oleh Pemkab Subang harus dicarikan gantinya.

“Harus ada strategi agar lahan pertanian basah di Pantura itu tetap terjaga, karena Subang sebagai lumbung padi nasional,” ungkapnya.(ysp/din)